Banten Hits – Bupati Pandeglang mendatang harus bisa membawa pengelolaan keuangan daerah dari opini disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini disclaimer menandakan begitu bobroknya birokrasi di Pandeglang.
Harapan tersebut disampaikan Gian Kasogi, seorang mahasiswa semester VI di STISIP Banten Raya kepada wartrawan Banten Hits Saepulloh, Jumat (5/6/2015).
Harapan Gian wajar, mengingat satu priode kepemimpinan Erwan Kurtubi dan Heryani, Kabupaten Pandeglang dua kali mendapatkan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Pandeglang TA 2010 dan LKPD pandengalng TA 2014.
Selain itu, kata Gian, sikap proporsional dan profesional pun dibutuhkan untuk kepala daerah di Pandeglang mendatang.
“Jangan sampai menempatkan para pejabat bukan pada (berdasarkan) keahliannya,” ucap Gian.
Dua hal yang menurut Gian merupakan persoalan mendasar di Kabupaten Pandeglang, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Yang paling penting menempatkan kepala dinas kesehatan dan kepala dinas pendidikan karena
(dua hal ini) menyangkut hak dasar warganya,” kata Gian.
Gian mengungkapkan, hal penting yang harus dimiliki pemimpin Pandeglang mendatang adalah berintegritas, berpikir baik, berkata baik, serta tindakannya selalu terpuji.
“(Itu semua) sangat dibutuhkan dalam memimpin Pandeglang. Jangan sampai sebaliknya, bukan berkorban memperjuangkan kepentingan rakyat, namun malah mengambil kepentingan (dari) rakyat.(Rus)
. Opini disclaimer menandakan begitu bobroknya birokrasi di Pandeglang.){kind=link}