Banten Hits – Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang supaya mencopot Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKAD) Kabupaten Pandeglang.
Rekomendasi ini dikeluarkan Pansus menyusul opini disclaimer dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 yang diterima Pemerintah Kabupaten Pandeglang dari BPK RI.
Demikian dikemukakan Ketua Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Pandeglang, Entjep Munajat.
“Suka tidak suka, mau tidak mau sistem akrual harus diterapkan. Inilah kelemahanya. Makanya sikap yang kami ambil, karena pengelola keuanganya tidak didukung oleh orang yang berkompeten,” kata Entjep kepada Banten Hits saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (2/07/2015).
Enjtep menjelaskan, pihaknya merekomendasikan Kepala DPKAD dicopot karena dinas tersebut dinilai lemah dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, dinas tersebut juga dianggap terburu buru menerapkan sistem berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan, tanpa menggunakan kas terlebih dulu.
“Hal ini dilakukan agar jangan sampai disclaimer terjadi lagi di Pandeglang. Kami minta Pemkab harus segera dan serius menyelesaikannya,” tegasnya.
Banten Hits masih terus berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas DPKAD, terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus LHP tersebut. (Uud)
 LHP BPK RI DPRD Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang supaya mencopot Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKAD) Kabupaten Pandeglang.
){kind=link}