Banten Hits – Ratusan massa massa pendukung pasangan (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut I Aap Aptadi-Dodo Djuanda (Apdol), meminta DPRD Pandeglang menunda pengesahan pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Irna Narulita-Tanto warsono Arban (Intan), Senin (1/2/2016).
“Kami minta DPRD menunda pelaksanaan pengesahan pelantikan Bupati Pandeglang yang telah ditetapkan oleh KPU,” kata Aap yang juga turut mengikuti jalannya aksi.
Ia menuding, penetepan KPU Pandeglang terhadap Irna-Tanto bernomor: 01/kpts/KPU-kab/PDG 015.436409/2016 cacat syarat. Pihaknya kini tengah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta terhadap Keputusan Presiden (Kepres) RI nomor : 111/P tahun 2015 tentang peresmian pemberhentian antara waktu anggota DPR dan anggota MPR massa jabatan tahun 2014-2019 tanggal 19 oktober 2015,
Aap menjelaskan, atas terbinya SK DPP PPP bernomor :704/EX/DPP/X/2015 dinilai tidak sah yang dijadikan persyaratan oleh Irna. Pasalnya, Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuzi dengan Sekjen Aunur Rofiq tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. DPP PPP tidak bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat surat tersebut.
“Kami sebagai penggugat dengan nomor registrasi nomor : 07/G/2016/PTUN.jkt tertanggal 11 Januari 2016 yang saat ini dalam proses persidangan di PTUN yang belum memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” jelas Aap.
Pantauan Banten Hits, unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPRD Pandeglang, berlangsung tertib. Petugas Kepolian dari Polres Pandeglang dibantu Polda Banten tampak mengawal ketat aksi massa. Puas menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan massa dipersilahkan beraudiensi dengan pihak DPRD.(Nda)
