Kota Tangerang – Penerapan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel seyogyanya dimulai dari pemahaman aparat terhadap peraturan Perundang-undangan yang ada.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di lingkup Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, di ruang rapat kantor Inspektorat, Senin (29/2/2016).
Dalam siaran pers yang diterima Banten Hits dari Humas Pemkot Tangerang, Wakil Walikota mengingatkan sebagai pengawas internal, jajaran Inspektorat harus mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan yang dilakukan Pemerintah.
“Inspektorat punya kewajiban untuk mengawal bagaimana pembangunan bisa tepat sasaran,” kata Sachrudin.
Apalagi kata dia, penyelenggaraan Pemerintahan bertumpu kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap aturan sangat tergantung pada penguasaan aparat terhadap aturan.
“Jangan menuntut masyarakat kita untuk disiplin, kalau kitanya sendiri masih belum bisa,” ujarnya.
Wakil juga mengatakan, sebagai aparat sudah sepatutnya bisa menjadi role model bagi masyarakatnya, terlebih paradigma Pemerintahan telah mengubah peran aparat yang dilayani menjadi melayani.
“Kita semua berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Pembinaan yang menjadi tupoksi kita kepada masyarakat tidak pernah berhenti karena lancarnya proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah sangat tergantung dari sejauh mana kita dan masyarakat bisa bersinergi,” paparnya.
“Kita bisa melakukan pembinaan kepada masyarakat kalau kita juga memahami dan menguasai peraturan yang ada,” tambahnya.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tersebut, diikuti oleh 60 pegawai dari lingkup Inspektorat Kota Tangerang. Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari tersebut, para peserta akan mendapatkan materi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Humas Kota Tangerang)
