Hingga tulisan ini dibuat, figur yang bakal mendampingi Rano dalam Pilgub 2017 mendatang masih tetap misteri. Bahkan, kabar santer bahwa akan ada deklarasi koalisi PDIP-PPP Rabu kemarin (31/8) akhirnya juga batal dilakukan. Rano, atau lebih tepatnya PDIP, seperti ragu.
Sementara beberapa hari sebelumnya telah beredar rekomendasi DPP Gerindra yang memaketkan Rano dengan Ahmad Taufik Nuriman (ATN). Aneh dan “misterinya” lagi, rekomendasi Gerindra itu seperti sebuah fetakompli (fait accompli). Bagi Gerindra dan ATN itu mirip “cinta yang baru bertepuk sebelah tangan”. Sementara bagi PDIP dan Rano itu sejenis politik “tulis tonggong”. Lantas dinamika apa sebenarnya yang sedang berlangsung di “Kandang Banteng”?
Rano itu “Seksi”
Jawaban pasti atas pertanyaan (bagi para pendukung Rano ini bisa jadi “kegelisahan”) itu tentu hanya Megawati, Rano dan elit PDIP yang tahu. Tapi beberapa spekulasi sebetulnya dapat dijelaskan dengan sederhana. Dan semua berawal dari figur Rano yang “seksi” secara politik. Rano, meski hanya kurang lebih separuh menjabat Gubernur, terbukti mampu memikat perhatian sekaligus mengikat preferensi politik warga Banten sebagai salah satu figur utama bakal kandidat dalam perhelatan Pilgub 2017 ini. Setidaknya inilah yang diisyaratkan oleh beberapa (?) lembaga survei dan dinamika politik yang dapat dibaca di tengah masyarakat. Makanya, Rano jadi “gula politik”. Sejak memasuki arena pra-kandidasi Pilgub ia dirubung oleh banyak “semut”.
Tetapi juga layaknya perawan seksi dan berdaya magnet “pasar” yang tinggi, perform yang demikian itu justru membuat Rano dan wali-politiknya (PDIP) jadi kewalahan sendiri. Rano “dilamar” oleh banyak orang; dan “sialnya”, masing-masing pelamar menawarkan “mahar” yang sama pentingnya untuk kebutuhan memenangi kontestasi. Sangat mungkin juga, dalam situasi ini ada oknum-oknum di tubuh partai (lokal maupun pusat) yang bermain, memanfaatkan situasi itu lebih untuk memenuhi libido politiknya sendiri-sendiri. Bukan kepentingan partai, apalagi untuk kepentingan masa depan Banten. Jadi, magnitude pada figur Rano telah memicu terjadinya tarik-menarik kepentingan yang tampaknya sangat kencang di “Kandang Banteng”.
Peta Kepentingan
Jika berbagai kepentingan di sekitar sosok Rano sebagai petahana yang sejauh ini elektabilitasnya masih unggul dipetakan, maka variabel pertama dalam peta tarik-menarik kepentingan itu berada pada sosok Jaman. Sejak ruang narsis dibuka dan proses pra-kandidasi Pilgub dimulai, Jaman lah bakal kandidat yang paling aktif dan masif melakukan sosialisasi; termasuk melakukan komunikasi politik dengan Rano. Dan Rano, dalam beberapa kesempatan sering kelihatan “nyaman” tampil bersama Jaman, hingga merebaknya isu penolakan oleh publik terhadap trah dan kerabat Ratu Atut. Ikhtiar Jaman untuk mendongkrak popularitas dan membangun komunikasi politik tentu bukan tanpa biaya.
Namun demikian, jika survei hari ini dilakukan untuk memotret elektabilitas para bakal calon, Jaman tampaknya masih terpaut jauh di bawah sosok Andika dan figur-figur lain untuk posisi bakal Cawagub. Sementara ia sudah menghabiskan biaya besar untuk itu; dan pernah ada “sinyal kuat” bahwa Rano bakal memilihnya sebagai pendamping. Itu sebabnya ketika muncul figur-figur lain yang didorong oleh berbagai pihak (yang sebetulnya juga saling “berlawananan” secara kepentingan) untuk mendampingi Rano seperti ATN, Ranta, Dimyati atau Agus Setiawan (Ketua DPW PPP Banten), Jaman pastilah akan menjadi pihak yang merasa paling “dirugikan”.
Maka dalam situasi demikian, lumrah jika Jaman bakal lebih kencang lagi berikhtiar. Dugaan saya, faktor Jaman ini menjadi salah satu penyebab tertundanya terus deklarasi pencalonan Rano. Kalkulasi sebab-akibatnya simpel : jika Jaman gagal mendampingi Rano, ia akan berbalik menjadi faktor penghambat (mungkin paling kuat) bagi kemenangan Rano. Dilematis memang.
Variabel kedua dalam lanskap tarik menarik kepentingan di “Kandang Banteng” ada pada figur ATN, terutama setelah ia mendapat rekomendasi Gerindra untuk mendampingi Rano. Meski tak segencar Jaman dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi politik, “keberhasilan” ATN memperoleh rekomendasi Gerindra itu menunjukkan bahwa ia adalah kompetitor berkelas bagi Jaman. Tidak dapat diremehkan.
Sejauh amatan saya, secara sosio-politik ATN memiliki keunggulan komparatif dibanding Jaman. Pertama, ia bukan bagian dari trah atau kerabat Ratu Atut. Kedua, ia dapat merepresentasikan ketokohan lokal Banten, terutama yang beraliran santri, yang berpikir bahwa Rano penting didampingi oleh sosok yang ramah terhadap kepentingan umat Islam Banten, mengingat “rumah politiknya” yang oleh publik dianggap kerap kurang santun terhadap kepentingan umat Islam. Ketiga, ATN bisa menjadi pemecah soliditas tokoh-tokoh Banten dari konsentrasi di kubu Wahidin-Andika.
Ketiga posisi komparasi unggul ATN yang tidak dimiliki Jaman ini merupakan “insentif-insentif” politik tersendiri jika Rano memilihnya sebagai pendamping. Ditambah dengan rekomendasi Gerindra, ATN sekarang menjadi opsi kuat bagi Rano. Dan langkah mengabaikan ATN (yang bisa saja dilakukan baik oleh PDIP maupun Rano sendiri) saya kira dapat menjadi bumerang, persis seperti jika Rano dan PDIP juga mengabaikan Jaman. Dilematis lagi.
Sosok Pilihan Rano
“Membaca” kecenderungan pikiran Rano dari berbagai sumber yang dapat diakses, saya menyimpulkan, ia sebetulnya kurang berkenan didampingi baik oleh Jaman maupun ATN. Apalagi Dimyati. Bukan karena figur pribadi-pribadinya tentu. Melainkan karena pertimbangan-pertimbangan strategis politik-pemerintahan ke depan. Belajar pada banyak pengalaman di berbagai daerah misalnya, Rano tidak ingin pemerintahannya kelak direcoki oleh terlalu banyak vested interest yang bermuara pada format koalisi partai yang kelewat tambun.
Dalam literatur ilmu politik koalisi yang ingin dibangun Rano adalah policy based coalitions. Koalisi yang didasarkan pada impelementasi kebijakan di kemudian hari. Jadi orientasinya policy seeking (memaksimalkan implementasi kebijakan). Mengadaptasi pemikiran Robert Axelrod, jenis koalisi ini merupapkan minimum connected winning. Target proyeksinya bukan office seeking yang hanya berpikir memenangi kontestasi; lalu perkara kebijakan yang dijanjikan dalam kampanye itu urusan belakangan. Maka bagi Rano (entah dengan PDIP), koalisi tidak perlu banyak, yang penting memenuhi syarat legal untuk pencalonan.
Pertimbangan lain yang tampaknya dipikirkan Rano ialah, bahwa ia juga tidak ingin jalannya pemerintahan kelak terganggu oleh “kutukan pecah kongsi” yang banyak terjadi di berbagai daerah. Rano ingin pendampingnya kelak adalah sosok yang sungguh-sungguh konsentrasi membantu dirinya sebagai Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, didukung oleh birokrasi yang solid, profesional, berintegritas, dan steril dari kepentingan politik pasca-elektoral; serta menggeber berbagai ketertinggalan pembangunan Banten lantaran salah urus dan korupsi tempo hari. Sosok dengan model seperti itu tidak bisa lain kecuali dari kalangan birokrat, bukan politisi, yang relatif steril dari tarik-menarik kepentingan partai.
Masalahnya kemudian, di sisi lain, di hadapan kuasa partainya, Rano juga bukan segalanya. Ia, sebagaimana umumnya semua kader partai (yang paling hebat sekalipun), hanyalah “bidak” dalam papan catur politik yang harus tunduk pada kekuasaan di atasnya. Nah, kekuasaan di “Kandang Banteng” itu sekarang sedang mengalami dinamika tarik-menarik yang sangat kencang. Nasibmu, Doel….
Penulis adalah Agus Sutisna, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dan STIE La Tansa Mashiro Rangkasbitung.
