Banten Hits – Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus mendorong kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah.
“Kita patut bersyukur, pembangunan yang telah kita laksanakan bersama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota selama kurun waktu 16 tahun secara umum Banten telah menunjukkan kemajuan,” kata Rano dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-16 Provinsi Banten, di gedung DPRD Banten, Selasa (4/10/2016).
Rano menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2001, PAD Banten hanya Rp212,39 Miliar dengan APBD Rp490.36 Miliar. Kini, menginjak APBD-P 2016 yang telah disetujui, PAD Banten menjadi Rp5,33 Triliun dengan APBD sebesar Rp9,30 Triliun.
“Hal ini menunjukkan Provinsi Banten mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan rasio kemandirian fiscal daerah,” ucap Rano.
Rano mengklaim, peningkatan pelayanan masyarakat semakin membaik, termasuk kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, ekonomi, politik, infrastruktur wilayah dan kawasan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.
“Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten dengan menggunakan metode baru yang pada tahun 2010 berada pada 67,54 lalu meningkat menjadi 70,27 pada tahun 2015, dan secara nasional dari urutan ke 23 sekarang menempati urutan ke 8 berada diatas IPM nasional sebesar 69,55,” ungkap Rano.
Sementara itu, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), meski mengalami fluktuatif, namun secara progresif LPE Banten tumbuh dari 5,07 persen pada tahun 2003 menjadi 5,16 persen pada trwilulan II tahun 2016. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 Rp50,215 Triliun meningkat menjadi Rp477,93 Triliun pada tahun 2016.
Persentase penduduk miskin yang semakin menurun dari 9,22 persen pada tahun 2002 menjadi 5,42 persen pada Maret tahun 2016. Tingkat penganggguran mengalami penurunan dari 17,45 persen pada tahun 2003 menjadi 9,55 persen tahun 2015 dan menurun menjadi 7,95 persen pada Februari tahun 2016.
Masih kata Rano, Pemprov Banten akan terus berupaya melakukan reformasi birokrasi menuju Good Governance dengan melakukan berbagai upaya. Antara lain, melalui integritas penyusunan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi antara Provinsi Banten dengan kabupaten dan kota se-Banten. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
“Kita bekerja sama dengan KPK sedang melaksanakan rencana aksi pencegahan pemberantasan korupsi secara terintegrasi, di mana tahapan-tahapan pelaksanaan dan kemajuannya selalu dipantau dan dilaporkan kepada KPK,” terang Rano.
“Berkat usaha inil, tahun 2016 Pemprov Banten berhasil meningkatkan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menjadi WDP setelah dua tahun sebelumnya tidak memberikan pendapat.” sambung Rano.
Dijelaskan lagi, Pemprov Banten juga telah berhasil menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Prestasi yang terakhir diraih Banten yaitu pada sektor infrastruktur, dan tidak kalah penting Banten sukses menjadi juara umum MTQ Tingkat Nasional,” katanya.
“Keberhasilan ini harus terus kita pacu untuk bisa lebih lebih baik. Kami menyadari, disamping berbagai keberhasilan dan kemajuan pembangunan, tentu masih belum bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Masih ada hal yang perlu disempurnakan baik dari sisi regulasi reformasi birokrasi, kebijakan penganggaran, program maupun kegiatan. Tapi kami yakin, dengan semangat kebersamaan semua itu dapat diselesaikan secara bertahap,” papar Rano.(Nda)
