Kabupaten Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengusulkan banyak program dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan rancangan teknokratis RPJMD Provinsi Banten 2017-2022. Dari sekian banyak usulan, ada 4 yang menjadi skala prioritas yakni diantaranya Pemenuhan sarana dan dan prasarana kesehatan baik ditingkat dasar maupun lanjutan dalam rangka peningkatan angka harapan hidup.
“Kami harap pihak Provinsi Banten segera melakukan serah terima dengan Kabupaten Pandeglang terkait RSUD Labuan. Kami ingin menggunakan fasilitas tersebut tapi kami tidak punya kewenangan,” kata Irna dalam acara Rakor penyusunan rancangan teknokratis RPJMD 2017-2022 Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Selasa (11/10/2016).
Usulan yang kedua yang disampaikan Irna yaitu peran serta Pemerintah Provinsi Banten dan Pusat dalam rangka pengentasan kemiskinan yang ada di Pandeglang.
“Kami harap ada perhatian penuh baik pusat maupun provinsi dalam pembangunan balai pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Pandeglang, sehingga mereka bisa berkarya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi,” lanjutnya.
Selain Kesehatan dan pengentasan kemiskinan, Bupati juga mengusulkan konektivitas wilayah yakni pembangunan infrastruktur. Karena menurutnya, Pandeglang merupakan daerah yang ditunjuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, tapi jalan yang merupakan sarana penghubung tidak memadai.
“Kami harap untuk pembangunan jalan yang merupakan kewenangan provinsi segera dilakukan, di antaranya Panimbang Tanjung Lesung, dan Cibaliung Sumur,” ungkapnya.
Selain itu penanganan aliran sungai juga disampaikan oleh bupati, yakni normalisasi sungai Cirata di Kecamatan Sobang, dan Cipunten Agung di Kecamatan Labuan.
“Dua aliran sungai itu yang kerap menjadi masalah bagi kami, karena apabila hujan akan terjadi banjir. Untuk itu mohon tindakan dari pihak provinsi Banten,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Rano Karno mengatakan dokumen teknokratis RPJMD 2017-2022 nanti tidak disusun hanya dalam rangka pemenuhan amanat undang-undang. Menurutnya harus juga mengatasi masalah aktual pembangunan di Provinsi Banten dan mengakomodir berbagai harapan masyarakat.
“Kiranya perlu dipahami bersama, bahwa kesepakatan yang dibangun dalam rakor ini akan memiliki arti penting terutama dalam hal pencapaian tujuan,” ucap Rano.
Dijelaskan Rano, dalam upaya menjaga sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka sebagian masukan pada rakor ini harus bersama-sama mendengarkan berbagai kebijakan yang akan disampaikan oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Sementara perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan sebagai narasumber mengatakan, rakor ini harus tranfaransi, supaya masyarakat mengetahui berapa besar uang yang dikelola oleh pemerintah Daerah. Untuk itu harus ada keselarasan antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten, agar program pembangunannya tepat sasaran.
“Uang yang kita pergunakan itu berasal dari rakyat, jadi sudah sewajarnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat juga. Maka dari itu dalam penyusunan RPJMD ini harus jelas, jangan sampai salah langkah,” tegasnya.
Hadir dalam acara ini perwakilan Kemendagri Bob Sagala, Perwakilan dari Bappenas yakni Direktur Pengembangan Kawasan Oktorialdi, Perwakilan dari Polda Banten, dan Seluruh Pejabat Pemprov Banten.(Subag Media Massa Bagian Kominfo Setda)
