Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama wakilnya Tanto Warsono Arban patut berbangga hati. Sebuah capaian dalam bidang pemerintahan berkaitan dengan laporan keuangan diraih Pemkab Pandeglang.
BACA JUGA: 10 Kali Berturut-turut, Laporan Keuangan Kota Tangerang Dapat Opini WTP
Mencetak sejarah, Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan keduanya berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badah Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016.
Usai menerima hasil laporan pemeriksaan, di Gedung BPK Perwakilan Banten, Jalan Palka No.1, Kota Serang, Rabu (31/5/2017). Irna mengaku bangga dengan capaian tersebut. Pasalnya, usai dilantik sebagai kepala daerah, ia dituntut untuk memperbaiki sistem laporan keuangan kabupaten yang masih menyandang sebagai daerah tertinggal ini.
“Era Irna dan Tanto adalah tahun kerja keras. Dan Ini merupakan hasil kerja masif (bersama) seluruh jajaran OPD. Kami memberikan apresiasi yang tinggi untuk seluruh OPD di Kabupaten Pandeglang, Berlakunya opini dari BPK ini, karak ayeuna (baru kali ini-red),” kata Irna dengan raut wajah bahagia.
BACA JUGA: Aktivis Banten Berharap KPK Usut Tuntas Suap Opini WTP
Sebelumnya, Irna mencemaskan lantaran laporan keuangan 2015, BPK memberikan 4 catatan penting yang diantaranya adalah soal aset kendaraan dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di mana, ada puluhan aset yang belum terdata dan piutang PBB sejak tahun 1993 mencapai Rp98 Miliar.
Menurutnya, capaian yang luar biasa tersebut tidak semata–mata diraih karena kerja keras pemerintah daerah semata. Melainkan, hasil kerja sama dengan DPRD dan BPK.
“Kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Pandeglang yang banyak memberikan dorongan dalam pengelolaan keuangan, dan BPK yang selalu memberi masukan kepada kami, mulai dari pemantauan dan pemeriksaan,” tuturnya.
BACA JUGA: Laporan Keuangan Banten Dapat Opini WTP, WH: Tidak Berarti Tidak Ada Korupsi
Selain Pandeglang, 6 kabupaten/kota lainnya di Banten juga mendapat opini WTP adalah Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Penilaian yang sama juga diberikan terhadap laporan keuangan Provinsi Banten setelah pada tahun 2013 dan 2014 disclaimer dan tahun 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).(Nda)
