Cilegon – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gencar melakukan pencegahan korupsi, terutama di sektor pemerintahan. Pencegahan dilakukan agar kepala daerah maupun pejabat pemerintah tidak tersandung kasus tersebut.
BACA JUGA: KPK Minta Pemprov Banten Segera Benahi Sistem Perizinan
“Minimal, kegiatan semacam ini kita lakukan dua kali dalam setahun. Pencegahan juga kita lakukan melalui kampanye di sejumlah tempat umum, seperti di stasiun kita kampanyekan antikorupsi,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat menghadiri Rakor Pimpinan Daerah “Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegritas Provinsi Banten Tahun 2017”, di Aula DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017).
Saut mengatakan, pencegahan korupsi dapat dicegah dengan berbagai cara dan upaya, salah satunya dengan penerapan sistem dan komitmen yang berada di lingkungan pemerintahan. Kata Saut, pencegahan korupsi juga bisa dimulai dari lingkungan keluarga.
BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di Banten Belum Maksimal, ICW: Butuh Komitmen Kepala Daerah
“Misalnya anak pakai mobil dinas dilarang saja. Pencegahan korupsi itu harus dimulai dari keluarga kita dulu,” sarannya.
Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, Pemprov Banten berkomitmen terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Ia berharap, OTT di Cilegon merupakan OTT terakhir di Banten.
BACA JUGA: Wali Kota Cilegon Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Suap
“Jangan sampai kepala daerah ada yang berurusan lagi dengan KPK, apalagi gubernurnya. Soalnya, kalau sudah menyebut KPK bikin tidak bisa tidur,” katanya.(Nda)
