Pandeglang – Untuk mendukung dan lebih memberikan perhatian maksimal bagi pengembangan dan kemajuan lembaga pendidikan pesantren, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan dibentuknya kementerian khusus yang menangani lembaga pendidikan pesantren.
Usulan PBNU tersebut, mendapat dukungan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Pandeglang. Mereka menilai wacana PBNU yang mengusulkan agar dibentuknya Kementrian khusus yang membidangi Pondok Pesantren (Ponpes) sudah sangat pas.
“Kiprah pesantren di Indonesia berjumlah puluhan ribu, itu diakui sangat berperan penting bagi pembangunan bangsa, maka sudah selayaknya kementerian pesantren dipisah secara khusus dengan Kementerian Agama (Kemenag),” kata Ketua FSPP Pandeglang, Abdul Aziz, saat dihubungi Banten Hits, Minggu (26/11/2017).
Aziz menjelaskan, ada beberapa alasan yang dikemukakan atas perlunya kementrian pesantren diantaranya pada zaman Jepang. Pemerintahan Jepang membuat relasi positif dengan kiai dan ustad yang kemudian membuat kantor urusan agama (shumubu). Setelah tahun 1945, tepatnya tanggal 3 Januari 1946 kantor ini menjadi Kemenag.
“Namun pada perkembangannya, Kemenag cenderung kurang mengakomodir kepentingan-kepentingan pesantren, terbukti dengan banyaknya pesantren yang gulung tikar karena kurangnya pemberdayaan dari Kemenag,” jelasnya.(Zie)
