Connect with us

METROPOLITAN

Pandeglang Diguyur Hibah Rp85,5 Miliar untuk Penanggulangan Dampak Banjir

Published

on

Jakarta – Kabupaten Pandeglang mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp85,5 miliar dai Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bantuan tersebut mengacu pada Surat Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang revisi usulan alokasi dan daftar pemerintah daerah penerima hibah.

Dilansir website resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Kamis (7/12/2017), Dirjen Perimbangan Kemenkeu Budiarso Teguh Widodo mengatakan, hibah diperuntukkan guna memperkuat perencanaan penanggulangan dampak banjir di sejumlah daerah.

Ada enam daerah yang menjadi pilot project bantuan hibah program Flood Management In Selected River Basins (FMSRB) tahun 2018 meliputi, Provinsi Banten, Provinsi Maluku, Kabupaten Pandeglang, Serang, Lebak dan Ambon. Perjanjian hibah ditandatangani oleh kepala daerah, di Gedung Nagara Dana Rakca Diitjen Perimbangan Kemenkeu, Jakarta Pusat.

“Outcome dari bantuan ini salah satunya berkurangnya risiko banjir dengan target tahun 2022 yaitu terselamatkannya 19 ribu hektar areal persawahan, dan 22 ribu rumah tangga berkurang dari risiko banjir,” kata Budiarso.

Dana hibah berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang tujuan utamanya adalah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Budiarsa menjelaskan, dampak banjir akan menghambat pelayanan serta mengganggu kesehatan.

“Jadi dana hibah ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang terjadi akibat banjir,” jelasnya.

Pemerintah daerah sambung Budi, bisa menggunakan anggaran hibah tersebut dalam penanggulangan dampak banjir sebagai upaya kelancaran dalam pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih. Kami juga meminta agar aliran sungai yang saat ini menjadi penyebab banjir dapat segera ditangani dengan normalisasi,” pinta Irna.

Dana hibah tersebut kata Irna merupakan kebijakan Top Down. Jadi, lokasi pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Ada delapan kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan, khususnya yang masuk ke dalam wilayah Ciujung, Cidanau (BBWSC3) yaitu Kecamatan Cadasari, Koroncong, Karangtanjung, Pandeglang, Majasari, Banjar, Kaduhejo, dan Mandalawanngi,” papar Irna.(Nda)

Facebook

Trending