Serang – Organisasi perangat daerah (OPD) di Provinsi Banten dituntuk melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pengutamaan pelayanan untuk warga miskin penting dilakukan, mengingat Provinsi Banten tengah mengatasi persoalan kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah(RKPD) Provinsi Banten 2019 di Hotel Ratu, Kota Serang, Rabu (27/12/2018).
BACA JUGA: Andika Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Banten 2019
Selain perbaikan pelayanan, kata Andika, untuk program penangulangan kemiskinan, terdapat sejumlah transformasi yang harus dilakukan Pemprov Banten.
“Pertama, transformasi struktural yang mencerminkan pemerataan akses dan distribusi modal, di mana masyarakat miskin memiliki hak yang sama untuk menggunakan aset dan sumber daya, sehingga warga miskin juga punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi,” terangnya.
Selanjutnya, transformasi SDM yang mencerminkan peningkatan kapabilitas masyarakat miskin yang dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi.
“Ketiga, transformasi institusi yang mencerminkan tata kelola yang baik sehingga institusi berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kredibel. Dan terakhir, transformasi sosial budaya dengan terciptanya masyarakat yang memiliki budaya kerja yang produktif,” jelasnya.
Andika mengungkap, saat ini sejumlah indikator makro banten relatif membaik meski tetap menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi. Disebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten telah mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi.
Berikutnya, pertumbuhan ekonomi Banten pada semester triwulan III tahun 2017 mencapai 5.62 %, atau jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.06 %. Lalu, tingkat kemiskinan sebesar 5,45% atau lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 10,64%.
“Namun tantangan utama adalah pada tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2017 yang mencapai 9.28% masih di atas angka nasional yang mencapai 5,33 %. Di sini lah salah satunya transformasi-transformasi cara melayani masyarakat oleh pemda mutlak harus dilakukan,” ujarnya.(Rus)
