Pandeglang – Inspektorat Kabupaten Pandeglang diminta terbuka soal hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa tahun 2017
BACA JUGA: LAKiP Minta BPK Audit Seluruh Proyek Fisik di Pandeglang
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Pandeglang, Ruan Supriatna menilai mustahil jika tidak ada satu pun yang inspektorat temukan, baik dari administrasi maupun pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2017.
“Banyak hasil yang bisa dilihat dengan kasat mata, misalnya pembangunan yang asal jadi dan mangkrak,” kata Rian, Jumat (19/1/2018).
Rian pun mempertanyakan kerja Inspektorat Pandeglang dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.
“Lalu bagaimana pola kerja inspektorat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah yang tidak maksimal dalam proses pembangunan?” tanya Rian.
BACA JUGA: Koordinasi Lemah, SAKIP Pemkab Pandeglang Buruk
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat menyatakan, inspektorat memang harus transparan atas hasil monev yang dilakukan.
“Idealnya memang harus diketahui oleh publik. Inspektorat pasti buka kok kalau memang masyarakat mempertanyakan,” ucap Habibi.
Habibi mengaku, apa yang informasi apapaun yang dibutuhkan DPRD akan disampaikan inspektorat.
“Kita juga membedah kaitan dengan audit inspektorat, apa yang kita butuhkan mereka sampaikan,” imbuhnya.(Nda)
