Serang – Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) mempertanyakan komitmen Gubernur dan wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy soal reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Banten. Pasalnya, di kedua sosok ini warga Banten mengharapkan adanya langkah kongkret untuk membenahi sistem yang sebelumnya dinilai buruk.
Direktur eksekutif ALIPP Uday Suhada menilai dua hal yang perlu dicermati provinsi yang dipimpin Wahidin ini, Pertama adanya Audit Tujuan Tertentu (ATT) yang dilakukan inspektorat kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Banten di tahun 2017, WH-Andika tidak melakukan tindakan apapun terhadap kepala OPD dari hasil pemeriksaan khusus tersebut.
“Jika komitmen itu kuat semestinya adanya langkah konkret dengan melaporkan hasil ATT kepada penegak hukum,” tegas Uday dalam keterangan tertulisnya yang diterima Banten Hits, Senin (5/2/2018).
Kedua, lanjut Uday, soal manuver Sekretaris Daerah (Sekda) Ranta Suharta yang melakukan tindak politik praktis saat dirinya menjadi bakal calon wali kota Serang. Ribuan antribut disebar di Kota Serang. Bahkan Ranta secara terang-terangan mengenakan atribut Partai Politik (Parpol) demi mendapatkan dukungan, meksipun akhirnya kandas.
Ranta menurut Uday, semestinya memberikan teladan kepada bawahannya sebagai orang yang menjabat tertinggi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun ia lupa seolah Ranta tengah menjadi seorang politikus. Dengan begitu Ranta di pandangan melanggar Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 214.
“Dalam PP tersebut secara eksplisit apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Apa sikap WH-Andika?, tidak ada,” cetusnya.
Disisi lain, Kehadiran KPK di Banten akan mencegah dan menekan angka tindak pidana korupsi, namun menurut aktivis anti korupsi ini, tidak cukup dilakukan pencegahan. Tetapi rakyat Banten mengharapkan adanya tindakan kongkret untuk menindak berbagi kasus korupsi yang mangkrak di Banten.(Zie)
