Connect with us

METROPOLITAN

Proyek Geothermal Ditolak Warga, Pemprov Banten Janji Fasilitasi ke Kementerian

Published

on

Pemprov Banten soal Geothermal

Wagub Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten tak punya kewenangan terkait proyek pembangkit listrik Geothermal karena menjadi kewenangan Kementerian ESDM. (Foto: Saepullloh/Banten Hits)

Serang – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) yang akan dibangun oleh PT Sintesa Geothermal Banten (SGB), di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang ditolak warga.

Ribuan massa yang berunjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Rabu (14/2/2018) mendesak pemerintah menghentikan proyek tersebut.

“Kami datang ke sini untuk meminta agar proyek Geothermal tersebut ditutup,” kata salah satu perwakilan warga, Fauzi saat bertemu dengan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy.

BACA JUGA: Kepung Pusat Pemerintahan Banten, Ribuan Warga Tolak Proyek Pembangkit Listrik Geothermal

Proyek tersebut dinilai telah merugikan masyarakat, terutama petani lantaran telah membabat habis lahan perkebunan untuk proyek seluas 5 hektar dan akses jalan sepanjang 5 kilometer. Menurut warga, proyek tersebut akan berdampak terhadap kerusakan alam.

Andika menjelaskan, Pemprov Banten tak mempunyai kewenangan menghentikan proyek tersebut dikarenakan izin dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

“Masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan yang menurut masyarakat akan lebih banyak moderatnya karena akan terjadi pencemaran lingkungan, sungai, termasuk aktivitas yang mengganggu warga dari aktivitas pengeboran,” ungkapnya.

BACA JUGA: Dua Investor Asing Investasi PLTB di Pandeglang

Andika menjelaskan, izin proyek yang dikeluarkan kementerian akan berakhir pada 28 April 2018 mendatang. Pihaknya akan memfasilitasi keinginan warga agar bisa tersampaikan ke kementerian terkait.

“Intinya pemprov akan memfasilitasi agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada Kementerian ESDM yang memang berhak mencabut izin tersebut,” ucapnya.

Sebab merujuk pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, perizinan diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Termasuk menentukan lokasi proyeknya,” imbuhnya.(Nda)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + four =

Trending