Connect with us

METROPOLITAN

Duh, SKTM Pasien Pembusukan Dubur Terancam Tak Bisa Digunakan

Published

on

Puskesmas Labuan Tolak Pasien

Rohamah (60), pasien pembusukan dubur kini sudah mendapatkan perawatan medis memadai di RSUD Berkah Pandeglang. Namun, sejumlah masalah baru kini muncul.(Banten Hits/ Engkos Kosasih)

Pandeglang – Perjuangan Rohamah (60), pasien miskin penderita pembusukan dubur untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang memadai masih penuh dengan lika-liku.

Lansia yang tak tercover fasilitas jaminan kesehatan apapun dari pemerintah, harus mengalami serangkaian peristiwa memilukan, mulai dari ditolak Puskesmas Labuan yang tak ingin pasien lain terganggu dengan bau Rohamah sampai harus tergolek di angkot karena ambulans tak bisa membawanya.

BACA JUGA: Ditolak Puskesmas Labuan karena Bau, Pasien Pembusukan Dubur Tergolek di Angkot

Rohamah juga kini tengah dihantui utang perawatan di RSUD Berkah Pandeglang jika dirinya bersikukuh untuk dirawat di RSUD tersebut sampai sembuh. Pasalnya, surat keterangan tidak mampu yang digunakan Rohamah untuk mendapatkan perawatan medis, hanya bisa mengcover biaya perawatan hingga RP 5 juta. Sementara, untuk kesembuhan Rohamah biaya yang dibutuhkan lebih dari itu.

BACA JUGA: Setelah Ditolak Puskesmas, Pasien Pembusukan Dubur Kini Dihantui Utang Perawatan di RSUD Berkah

Belum selesai semua masalah itu, kini Rohamah harus dihadapkan lagi dengan masalah baru. SKTM yang dijadikan satu-satunya andalan untuk mendapatkan perawatan medis yang layak, terancam tak bisa digunakan karena belum ditandatangan pihak kecamatan.

Menurut Direktur RSUD Berkah Firmansyah, persyaratan penggunaan SKTM Rohamah belum lengkap karena Rohamah baru memiliki KTP dan KK. Sementara, SKTM harus ada tandatangan dari TKSK kecamatan agar tidak ditolak oleh Dinas Sosial (Dinsos) dalam penggunaan SKTM.

“Ini kan rencananya menggunakan SKTM. Tadi udah dilihat persyaratan SKTM-nya itu belum ada tandatangan TKSK dan rujukan dari Puskesmas Labuan, karena katanya pasien ditolak yah. Kalau tidak (melengkapi persyaratan) kayak gitu kita tidak dibayar sama pemerintah,” kata Firman saat ditemui di ruangannya, Rabu (21/2/2018).(Rus)

Trending