Lebak – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat. Meski kenaikan terjadi pada jenis BBM non-subsidi, namun dinilai berdampak pada sulitnya masyarakat menengah ke bawah sulit mendapatkan BBM bersubsidi.
BACA JUGA: Banten Diguncang Gempa, Pertamina: Terminal BBM dan LPG Aman
“Yang naik memang BBM non-subsidi, tapi faktanya masyarakat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” kata aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Fahmi saat berorasi, di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Rabu (28/2/2018).
Fahmi menilai, pemerintah tengah mendorong masyarakat untuk meninggalkan secara perlahan konsumsi BBM bersubsi lantaran kuota yang terbatas. Hal ini justu dianggap adanya ketidakterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah harus mengembalikan stabilisasi ketersediaan BBM bersubsidi. Pemerintah jangan seolah tutup mata dengan ketersedian BBM bersubsidi,” ujarnya.
BACA JUGA: 8.000 Liter BBM Diselundupkan ke Kapal Tugboat di Pelabuhan Bojonegara
Selain banyak masyarakat yang tidak mengetahui kenaikan harga BBM ditambah kesulitan mendapat BBM bersubsidi, khususnya di Kabupaten Lebak akan memaksa masyarakat mengkondusmi BBM non-subsidi.
“Kami minta kembalikan stabilitas ketersediaan BBM. Pemerintah juga harus transparan menjelaskan kenaikan BBM,” serunya.(Nda)
