Serang – Sejumlah elemen menyayangkan program berobat gratis bermodal KTP Banten yang digagas Gubernur Banten, Wahidin Halim ditolak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Program berobat gratis hanya dengan KTP bagi 2 juta warga tidak mampu di Banten yang tidak tercover BPJS.
Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan) Agung Nugroho. Menurutnya, Kemenkes tidak perlu menolak program tersebut.
“Warga Banten yang menggunakan Jamkesmas Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa dicover oleh BPJS PBI melalui iuran (premi) yang didanai APBN, lalu warga Banten yang dulunya Jamkesda bisa dicover BPJS PBI melalui premi yang didanai APBD Banten,” kata Agung, Jumat (9/3/2018).
Akan tetapi, dari kedua program tersebut masih ada warga miskin yang tidak tercover.
“Ini yang kami herankan. Gubernur ingin membidik warga miskin yang tidak tercover BPJS malah ditolak, kan aneh,” ujar Agung heran.
Menurut Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten, M. Asep berpendapat, penolakan tersebut sangat tidak pro rakyat, terutama rakyat miskin yang tidak tercover oleh BPJS.
“Keinginan rakyat harusnya di atas segala-galanya dan bisa diterima baik oleh negara. Seharusnya negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pengobatan gratis,” kata Asep.
Sementara, Wahidin Halim mengaku, akan terus mengusulkan program tersebut. Dalam waktu dekat, pemprov akan berdiskusi dengan BPJS agar bisa terintegrasi dengan JKN.
“Saya akan terus usulkan gagasan ini, nanti kita akan diskusi dengan Direktur BPJS,” katanya.(Nda)
