Pandeglang – Kejari Pandeglang memeriksa sejumlah pejabat Dinkes dan kepala puskesmas di Kabupaten Pandeglang, Senin, 26 Maret 2016. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi korupsi DAK (dana alokasi khusus).
Wartawan Banten Hits Engkos Kosasih melaporkan, DAK yang diduga diselewengkan merupakan kegiatan nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 berupa biaya operasional kesehatan (BOK) dan jaminan persalinan (Jampersal).
Pejabat di lingkup Dinkes Pandeglang yang diperiksa Kejari, di antaranya kepala dinas kesehatan, ketua panitia pelaksana kegiatan, dan tujuh unsur kepala puskesmas dari Puskesmas Cimanggu, Menes, Saketi, Cikupa, Pandeglang, Mandalawangi, dan Puskesmas Panimbang.
“Dipanggilnya mereka terkait DAK Nonfisik tahun 2017, yakni BOK dan Jampersal, yang disinyalir adanya pemotongan sebesar 3 persen,” kata Kasi Intel Kejari Pandeglang Ate Quesyini Ilyas, Senin 26 Maret 2018.
Saat ditanya berapa besaran anggaran yang diduga diselewengkan, Ate belum bisa menyebutkan lantaran Kejari masih mendalami pemeriksaan tersebut dengan memintai keterangan dari berbagai pihak.
“Besarannya masih kami dalami, termasuk kerugian. Biar kami proses dulu lebih lanjut. Kami belum bisa memastikan apakah semua itu ada pemotongan, karena belum dipanggil semua. Tetapi berdasarkan laporan dari masyarakat ada pemotongan seperti itu,” bebernya.
Sementara Kepala Dinkes Pandeglang Didi Mulyadi enggan berkomentar sedikitpun terkait proses pemeriksaan tersebut, ia berdalih tidak memiliki esensi untuk berkomentar kepada awak media.
“Tidak boleh komentar dulu, tidak ada esensi. Enggak boleh saat ini. Maaf yah, perintahnya tidak boleh kasih komentar,” ucap Didi.(Rus)
