Pandeglang – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan berobat gratis pakai KTP sudah berlaku di Banten. Pernyataan tersebut disampaikan WH di tengah polemik program berobat gratis cukup dengan KTP yang tak disetujui Kementerian Kesehatan.
BACA JUGA: Sudah Berlaku! Warga Banten Kini Bisa Berobat Gratis Cukup Tunjukkan KTP
“Kalau kamu sakit bilang saja (pakai fasilitas) Jamkesda. Kamu sudah ditanggung oleh pemerintah. Sudah kita anggarkan. Bilang aja masyarakat yang sakit, yang susah dan sebagainya di luar BPJS. Ditanggung sekarang juga,” kata Wahidin usai menyampaikan LKDP di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Jalan Palka, Nomor 1, Kota Serang, Rabu, 28 Maret 2018.
Menurut pria yang populer dengan sebutan WH, warga kurang mampu di Banten tak perlu menggunakan surat seperti keterangan tidak mampu jika ingin berobat ke rumah sakit. Warga cukup menunjukkan KTP kepada rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS.
Meski sudah dinyatakan resmi berlaku, namun sejumlah pemerintah kota dan kabupaten di Banten masih belum bisa memberlakukan program berobat gratis pakai KTP karena masih bingung dengan teknis kerjasamanya. Kabupaten Pandeglang adalah salah satunya.
Menurut Bupati Pandeglang Irna Narulita, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Banten belum berkordinasi dengan Pemkab Pandeglang terkait diberlakukannya program brobat gratis menggunakan KTP. Alasan itulah yang membuat RSUD Berkah belum memberlakukan program yang digagas pasangan WH-Andika tersebut.
“Kami masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov untuk melakukan MoU. Mungkin dalam update data kemiskinan yang kami berikan belum sesuai dengan sistem di pemprov. Kami akan koordinasi,” jelasnya, Rabu (4/4/2018).
BACA JUGA: Berobat Gratis Pakai KTP Belum Bisa Dilakukan di Pandeglang, Ini Alasannya
Menurut Irna, program berobat gratis menggunakan KTP dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan program Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Pandeglang Berkah, sehingga Pemkab Pandeglang tidak akan menghapuskan program yang digagas oleh bupati perempuan pertama di Pandeglang itu.
“SKTM dan Kartu Berkah tidak jadi masalah. Karena tidak semua masyarakat bisa dicover oleh APBD. Kami akui masih ada puluhan ribu penduduk yang belum tercover jaminan kesehatan. Jadi yang dicover oleh pemprov itu yang belum ditangani melalui SKTM atau Pandeglang Berkah,” katanya.(Rus)
