Lebak – Dari 90 tambang pasir di Kabupaten Lebak, hanya sekitar 20 tambang yang mengantongi izin. Hal tersebut disampaikan paguyuban masyarakat peduli lingkungan Lebak Utara saat berunjuk rasa di depan kantor bupati Lebak, Senin (9/4/2018).
“Kita mendesak pemerintah daerah peduli terhadap rakyat, junjung tinggi kepentingan rakyat. Tutup tambang pasir!” kata Abdullah Wahyudin dalam orasinya.
Menurut Abdullah, maraknya tambang pasir tak berizin alias ilegal tersebut dikarenakan Pemkab Lebak yang seolah menutup mata dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh tambang pasir.
“Pemda harus tegas, tindak semua pelaku usaha yang tak berizin dan merugikan rakyat,” tegas Abdullah.
Masyarakat mensinyalir, tidak sedikit tambang pasir di Lebak yang melabrak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lagi-lagi, hal tersebut disebabkan ketidaktegasan pemerintah daerah yang seolah membiarkan.
“Periksa dokumen keabsahan perusahaan, jangan hanya diam. Belum lagi kendaraan pasir yang melebihi tonase masih saja bebas lalu lalang padahal banyak jalan rusak akibat angkutan pasir basah melebihi tonase,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Kamis 5 April 2018, aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) longmarch dari Rangkasbitung menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang.
Ada enam poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa yakni, menindak tegas truk pengangkut pasir melebihi tonase, pengawasan rutin untuk meminimalisir truk pengangkut pasir basah, menindak dan menutup tambang pasir yang melanggar aturan, menertibkan bongkar muat pasir di bahu jalan, pengawasan dilakukan selama aktivitas pertambangan berlangsung dan meminta agar reklamasi segera dilakukan setelah pertambangan selesai.(Nda)
