Pandeglang – Pengusaha jasa konstruksi mempersoalkan kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang. Sekitar 15 paket pekerjaan dinilai bermasalah.
Ilma Fatwa salah satu pengusaha mensinyalir ada kejanggalan dalam proses lelang di ULP. Untuk itu, ia meminta agar pokja mengevaluasi kembali pemenang lelang.
“Kami dari pengusaha menyikapi, ada beberapa kejanggalan dan ini sangat berisiko hukum. Jika tidak dievaluasi, kami akan tempuh jalur hukum agar dilakukan pengembangan, karena yang bisa membuka alur rekening di bank hanya pihak kepolisian,” kata Ilma, Senin (30/4/2018).
Saat ULP mengumumkan pemenang, pokja juga tidak membeberkan letak kesalahan pengusaha yang gagal memenangkan lelang. Padahal Ilma meyakini, syarat yang diajukan sudah memenuhi syarat. Ia juga mempertanyakan terkait dengan syarat rekening koran.
“Rekening koran diwajibkan 20 persen dari nilai kontrak, tetapi pengusaha tidak memberi surat kuasa kepada pokja untuk mengecek ke bank. Nah, bagaimana pokja bisa mengecek jika tidak disertai surat kuasa. Itu kan otoritas bank,” kata Ilma.
Terpisah, Kepala ULP Pandeglang Nunung Fauzi memastikan pokja sudah bekerja sesuai aturan. Menurutnya, perusahaan gagal maka dipastikan kekurangan dalam syarat dokumen.
“Ini adalah masukan yang bagus atas kekurangan kami. Bukan berarti kami lemah, tetapi yang mengisi pokja adalah orang yang sudah memiliki sertifikat. Permasalahannya memang ada dipersyaratan yang kurang dan ada yang tidak lengkap,” kilahnya.
Meski akan menjadui bahan evaluasi, namun Nunug mengaku tidak bisa mengintervensi kerja pokja.
“Dari hasil pertemuan ini, nanti dokumen lelang harus disempurnakan lagi. Saya harus konfirmasi lagi ke pokja soal evaluasi itu. Karena saya selaku pimpinan tidak bisa mengintervensi,” tandasnya.(Nda)
 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang. Sekitar 15 paket pekerjaan dinilai bermasalah.){kind=link}