Tangerang – Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) kepada penyelenggara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan gerbang awal transfer ilmu serta pemahaman tentang tata cara melaksanakan kegiatan hari pencoblosan dan rekapitulasi perolehan suara.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Sanusi Pane mengatakan, PPK dilatih secara teoritis dan praktik atas norma-norma baru dalam sistem pungut dan hitung suara di antaranya ketepatan pengisian Formulir C1, penyampaian C6, keakuratan data pengguna hak suara serta keakuratan dan ketelitian dalam merekap hasil perolehan suara.
Sanusi juga menekankan agar PPK mentransformasi pengetahuannya soal Sistem Tungsura kepada PPS, selanjutnya diteruskan kepada KPPS secara paripurna.
“Norma terpenting, ada kewajiban pemilih menunjukkan KTP elektornik atau surat keterangan sudah rekam KTP elektronik kepada petugas KPPS. Nah ini wajib sampai ke pemilih nanti,” terang Sanusi.
Nantinya, kata Sanusi, KPU akan menyerbarluaskan buku panduan serta Video panduan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK, PPS, dan KPPS guna memudahkan kerja penyelenggara.
“Ingat, suara pemilih adalah yang terpenting dapat terhimpun dan terekap dengan akurat sebagai bukti berjalannya hasil pilkada yang baik, jujur, transparan, bersih, dan akuntabel,” jelasnya.
Divisi Teknis KPU Kota Tangerang Banani Bahrul menjelaskan, bimtek bertujuan memperkuat pemahaman untuk kemudian dipraktikkan.
“Selain menyampaikan norma-norma baru dilakukan pula pemutaran video simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2017 lalu untuk diberi catatan tentang hal-hal baru sesuai PKPU 8 Tahun 2018 yang tidak ada dalam video tersebut. Kami juga memperkuat pemahaman tentang tugas dan fungsi KPPS, lalu melakukan simulasi pengisian formulir model C1-KWK,” terang Bahrul.
Menurutnya, pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan yang paling krusial, karena setelah tahapan itu akan diketahui pemilih memilih pasangan calon atau kolom kosong.
“Seluruh KPPS akan kami instruksikan bekerja dengan menerapkan prinsip penyelenggara, di antaranya mandiri, jujur, adil, dan profesional. KPPS tidak melakukan pelanggaran juga teliti dan akurat mencatat hasil pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Bahrul.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tangerang Agus Muslim meminta agar penyelenggara tidak menyalahgunakan C6 surat suara pemberitahuan kepada pemilih.
“Jika seseorang tidak berhak memilih tetapi disuruh milih maka dipidana dengan ancaman penjara selama 7 tahun. Misalnya dia tidak mempunyai E-KTP ataupun Suket, tetapi membawa C6 berarti orang tersebut tidak berhak memilih, karena terminologinya wajib membawa C6, E-KTP ataupun Suket,” katanya.(ADVERTORIAL)
 Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) kepada penyelenggara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan gerbang awal transfer ilmu serta pemahaman tentang tata cara melaksanakan kegiatan hari pencoblosan dan rekapitulasi perolehan suara.){kind=link}