Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim diminta tak hanya bicara di media soal penghentian proyek geothermal untuk Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLPB) yang dilakukan PT Sintesa Banten Geothermal di Gunung Prakasak, Kampung Barengkok, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.
Gubernur diharapkan bisa berkoordinasi dengan penegak hukum untuk memaksa pelaksana proyek geothermal PT Sintesa Banten Geothermal menyetop aktivitas di Gunung Prakasak karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka telah habis 28 April 2018.
Harapan-harapan tersebut diungkapkan ratusan ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang yang tergabung Sarekat Perjuangan Rakyat (Sapar) saat menggelar mimbar bebas di Kampung Barengkok, Desa Batukuwung, Sabtu, 12 Mei 2018.
Warga menyebut, kegiatan mimbar bebas untuk mengawal pernyataan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang meminta menghentikan kegiatan proyek PLPB sampai Kementerian ESDM menerbitkan IUP mereka yang baru.
BACA JUGA: Andika Hazrumy Minta Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dihentikan
Warga menilai, pernyataan Andika untuk menghentikan kegiatan megaproyek itu hanya sementara, sebab berlanjut atau tidak proyek itu, kini berada di tangan Kementerian ESDM.
Meski begitu, perlawanan dan protes warga setempat terhadap proyek yang disebut ramah lingkungan dari warga setempat sudah berlangsung satu tahun, mereka konsisten menolak proyek tersebut.
“Dalam setahun ini kita berjuang bersama untuk menyelamatkan kampung halaman kita dari pengrusakan lingkungan,” ungkap Ustad Aunillah, salah seorang tokoh Sapar lewat keterangan tertulis kepada Banten Hits.
Menurut Aunillah, warga bakal mengawal pernyataan Andika supaya alat berat yang saat ini masih berada dilokasi diturunkan.
“Kita akan kawal terus ultimatum wakil Gubernur Banten supaya segera alat berat diturunkan dari gunung prakasak. Jangan sampai ultimatum yang di ucapkan wakil gubernur Banten di koran-koran, hanya menjadi obat pereda rasa sakit, Kita semua harus tagih sampai alat berat benar-benar diturunkan dari gunung Prakasak,” tegasnya.
“Kita Minta gubernur Banten untuk mengintruksikan kepada penegak hukum supaya menurunkan alat berat, jika hanya berbicara dimedia tidak akan menghasilkan apa-apa. Ultimatum yang disampaikan Wakil gubernur Banten harus dibuktikan dengan cara gubernur mengintruksikan kepada penegak hukum untuk menurunkan alat berat sekarang juga,” ucap tokoh lainnya, Umi Eha.(Rus)
