Connect with us

Kota Serang

“Money Politics di Pilkada Kota Serang Cederai Asas Demokrasi”

Published

on

Warga Sesalkan Politik Uang Pilkada Kota Serang

Abdul Razak warga Kota Serang menyayangkan terjadinya money politics di Pilkada. (Foto: Banten Hits/Saepulloh)

Serang – Kasus money politics terjadi di Pilkada Kota Serang 2018. Kasus dengan terdakwa Rusdi Firdaus sudah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Serang.

BACA JUGA: Polisi Tetapkan Tiga Orang DPO terkait Kasus Money Politics Pilkada Kota Serang

Salah satu warga Kota Serang Abdul Rozak mengaku kecewa praktik kotor tersebut mewarnai pesta demokrasi masyarakat untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Serang yang akan memimpin lima tahun ke depan.

Berbincang dengan wartawan Banten Hits Saepulloh, Rozak menilai, praktik money politics sangat mencederai asas demokrasi.

“Sangat menyayangkan ada money politics di pesta demokrasi Kota Serang yang tentunya mencederai asas demokrasi,” kata Rozak, Kamis (12/7/2018).

Ia berharap, kasus tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak, mulai dari penyelanggara dan pengawas pemilu, penegak hukum, pemerintah daerah dan partai politik agar ke depan mampu menciptakan Pemilu yang sehat.

BACA JUGA: Wali Kota Serang Minta Pasangan Syafrudin-Subadri Didiskualifikasi karena Lakukan Money Politics

“Sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan dan larangan dalam Pemilu untuk mencegah money politics sebagai upaya mengedukasi masyarakat tanpa mencederai kedaulatan rakyat,” pintanya.

Pada Rabu, 11 Juli 2018, PN Serang menggelar sidang kasus money politics dengan terdakwa Rusdi Firdaus. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang menuntut Rusdi tiga tahun penjara karena dinilai bersalah melakukan tindak pidana politik uang dalam Pilkada kota Serang 2018.

Perbuatan terdakwa kata JPU, melanggar pasal 187 A ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.(Nda)

Trending