Pandeglang – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda).
Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang Entus Bhakti mengatakan, raperda masih menunggu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis agar bisa diparipurnakan.
“Kalau untuk memastikan tahun ini enggak tahu yah. Tapi yang pasti sebagaimana mekanisme yang berlaku, bahwa perda sudah masuk program legislasi. Tetapi, masih menunggu kajian akademis dari Untirta karena itu merupakan syarat pembuatan Perda,” kata Entus, Jumat (13/7/2018).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang Kurnia Satriawan mengatakan, penyelenggaraan KLA tingkat pratama ditarget pada tahun 2019.
“Perkaranya belum ada Perda, dan mungkin juga pembangunnanya belum pro terhadap anak. Tapi, kita akan mulai berorientasi ke arah sana. Saya rasa DP2KBP3A sudah benar, mereka sudah menyiapkan kajian Perdanya,” ujar Kurnia.
Kurnia menegaskan, Pemkab Pandeglang tidak mengejar predikat KLA. Pasalnya, KLA merupakan suatu kebutuhan agar pemkab dan masyarakat dapat pro terhadap anak dan tumbuh kembangnya.
“Kita tidak mengejar predikat, karena itu suatu kebutuhan untuk Pandeglang. Menurut saya, untuk anak aja layak apalagi untuk bapaknya,” imbuhnya.(Nda)
 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda).){kind=link}