Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita diminta menerbitkan peraturan bupati honorer supaya honorer di Kabupaten Pandeglang mendapatkan kejelasan. Selama ini honorer hanya bdiberi surat keputusan atau SK dari kepala sekolah.
Permohonan tersebut disampaikan Front Pembela Honor Indonesia atau FPHI Kabupaten Pandeglang saat menggelar audiensi dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo Bupati, Selasa, 25 September 2018.
“Sebelumnya kita sudah usulkan ke DPRD tapi tidak digubris. Padahal kalau sudah ada aturannya kami merasa diakui, karena selama ini honorer hanya di-SK-kan oleh kepala sekolah, sementara itu tidak kuat,” kata Rodeni Kordinator FHPI Pandeglang.
Menurut Rodeni, dengan adanya pembukaan CPNS secara umum oleh pemerintah pusat, secara tidak langsung telah menyingkirkan honorer yang berumur lebih dari 35 tahun. Padahal, para honorer itu sudah mengabdi puluhan tahun.
“Di dalam Permenpan itu persyaratannya usia 35 tahun ke bawah. Secara tidak langsung pemerintah melalui atutan itu telah menyingkirkan kami yang berumur lebih 35 tahun, itu alsan kami tidak ikut seleksi,” jelasnya.
Ia mendesak jika pemerintah pusat tidak menggubris permintaan honorer, pihaknya akan melakukan aksi mogok kerja. FPHI mengklaim memiliki 8.000 honorer.
“Kalau tidak ditanggapi kami secara masal akan mogok kerja,” ujarnya.
Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku akan mengkaji terlebih dahulu usulan dari FPHI. Irna mengaku tidak bisa membuat aturan tanpa ada aturan yang jelas di atasnya.
“Mereka ingin keberadaanya diakui. Kata mereka kabupaten/kota yang lain sudah memiliki Perbup itu. Kita akan kaji dulu, tapi kalau ujung-ujungnya tanggungjawab APBD kita harus hitung dulu,” kata Irna.(Rus)
