Connect with us

METROPOLITAN

Tanto Marah Banyak Kepala OPD Tidak Hadir di Acara Rencana Aksi Sistem Informasi Daerah

Published

on

TANTO MARAH BANYAK KEPALA OPD TAK HADIR

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban saat membuka acara rencana aksi sistem inovasi daerah (SIDa) di Aula Bappeda, Rabu, 7 November 2018. Tanto marah karena banyak kepala OPD tak hadir. (BantenHits.com/ Engkos Kosasih)

Pandeglang – Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban marah karena para kepala OPD atau Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pandeglang tidak hadir di acara pembahasan Draft Ahir Dukumen rencana aksi daerah Sistem Inovasi Derah (SIDa).

Menurut Tanto, perencanaan sangat penting, mengingat sistem inovasi draft awal ini merupakan suatu rancangan yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat akan kinerja dan tercapai tidaknya visi misi bupati dan wakil bupati.

“Saya lihat di sini tidak serius. Para pesertanya saja yang hadir sedikit, bahkan bukan para Kepala OPD hanya diwakilkan. Gimana mau maju kita,” Kata Tanto saat membuka acara rencana aksi sistem inovasi daerah (SIDa) di Aula Bappeda, Rabu, 7 November 2018.

Lebih Lanjut Ia mengatakan, sistem inovasi daerah merupakan pilar penting dari sistem inovasi nasional, maka dari itu keberhasilan pembahasan dari kepala OPD adalah keberhasilan nasional.

“Akan tetapi kalau di awali dengan perencanaan yang tidak memuaskan seperti ini kita tidak akan berhasil dan sukses,” ungkapnya.

Ia berharap para peserta yang mewakili OPD, bisa disampaikan kepada para kepala OPD sebagai pemangku kebijakan,agar serius menyikapi terkait sistem inovasi tersebut.

“Kita harus serius, apalagi kegiatan ini di hadiri pihak Universitas Indonesia (UI), di mana UI akan membantu Pemkab untuk bisa lepas dari daerah tertinggal melalui inovasi yang akan diimplementasikan ke depan,” tandasnya.

Kepala Bappeda Pandeglang, Kurnia Satriawan mengatakan tujuan penyusunan rencana aksi sistem inovasi daerah yaitu untuk memetakan dan menyusun rencana aksi sistem inovasi daerah dan capaian keberhasilan rencana aksi.

“Oleh karena itu pihaknya berharap SIDa ini bisa menjadi peraturan Bupati sehingga punya kekuatan hukum yang mengikat, kemudian oleh OPD bisa di integrasikan kedalam dokumen perencanaan daerah,” tambahnya.(Rus)

Trending