Lebak – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lebak mengklaim Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) merupakan solusi awal untuk pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Lebak.
Ketua TKPK Lebak Ade Sumardi mengaku dalam penanggulangan kemiskinan perlu disusun strategi penganggulangan yang berisikan analisis kondisi terkini sebagai acuan sistematis yang seharusnya ditempuh dan dijalankan oleh pemerintah daerah besarta stakeholder dalam upaya mendorong gerakan bersama penanggulangan kemiskinan di Lebak.
“Pengurus harus melakukan percepatan penggulangan kemiskinan dengan melakukan analisis dan verifikasi kondisi terkini,” kata Ade dalam rapat pembahasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rapat Kerja Teknis Tim Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Kabupaten Lebak di Aula Multatuli Setda Lebak, Jumat 23 November 2018.
Wakil Bupati Lebak ini juga berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lebak dengan program-program yang konkrit seperti mengarahkan CSR untuk melakukan pelatihan di kantong-kantong kemiskinan.
“Kita minta semua OPD juga turut serta dalam menangani persoalan kemiskinan di Kabupaten Lebak,” tegasnya.
Sementara Kepala Bappeda Lebak, Virgojanti mengaku tujuan penyusunan SPKD ini, untuk mengetahui kondisi umum dan karakteristik kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Dalam melakukan penyusunan Pemerintah Kabupaten Lebal atau TKPK akan berpacu pada basis data terpadu (BDT) Tahun 2015.
“Data tersebut dalam imlementasinya ternyata masih ditemukan ketidaksesuaian untuk penerima sasaran program,” jelasnya.
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, sambung Virgo, Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional Percepatanan Penganggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) guna memperbaiki data kemiskinan yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Rus)
