Banten Hits – Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Gunawan menilai predikat opini disclaimer dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 yang diterima Pemerintah Kabupaten Pandeglang dari BPK RI, merupakan kesalahan dari kalangan eksekutif Pemkab Pandeglang.
(BACA JUGA: Pandeglang Dua Kali Dapat Disclaimer, Erwan Kurtubi Diminta Mundur)
Dia menilai Pemkab Pandeglang terlalu terburu-buru menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual, padahal SDM yang ada belum siap. Apalagi sistem tersebut baru wajib digunakan se-Indonesia pada tahun depan.
“Kelemahan eksekutif karena terburu-buru. Kahayang gede, tanaga kurang (keinginan besar sementara kemampuan kurang- red),” kata Gunawan ditemui seusai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (02/7/2015).
Menurutnya, jika eksekutif masih menggunakan sistem yang lama, dirinya berkeyakinan Pandeglang bakal mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian-red).
(BACA JUGA: PMII Pandeglang Hadiahi Erwan Kurtubi Keranda Mayat)
Sebagaimana diberitakan, Pemkab Pandeglang memperoleh opini disclaimer dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014.
Opini disclaimer ini merupakan kali kedua yang diterima Pemkab Pandeglang di bawah kepemimpinan Bupati Erwan Kurtubi, sebelumnya pada tahun 2010. (Uud)
 tahun anggaran 2014 yang diterima Pemerintah Kabupaten Pandeglang dari BPK RI, merupakan kesalahan dari kalangan eksekutif Pemkab Pandeglang.){kind=link}