Banten Hits.com – Sebagian dari 87 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Tangerang yang dilantik pada Selasa (14/05/2013), ditengarai memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus parpol politik.
Demikian disampaikan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang, Muhidin.
Banten Hits.com – Sebagian dari 87 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Tangerang yang dilantik pada Selasa (14/05/2013), ditengarai memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus parpol politik.
Demikian disampaikan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang, Muhidin.
Menurutnya, hasil seleksi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Tangerang dalam memilih 87 orang anggota panwascam banyak ditemukan kejanggalan. Salah satunya, adanya indikasi hubungan kekerabatan antara panwascam dengan pengurus parpol ataupun hubungan kekerabatan.
Untuk itu, pihaknya berencana melaporkan temuan dugaan indikasi tersebut ke dewan kode etik Bawaslu Provinsi.
“Kami kumpulkan data dan bukti yang menguatkan, setelah itu langsung kami sampaikan ke bawaslu provinsi,” ujar Muhidin.
Muhidin mengatakan, meski dalam Undang-undang pemilu 2014, tidak disebutkan secara tegas tentang hubungan kekerabatan anggota yang menjadi pengurus parpol, hal seperti itu seharusnya dihindari. Sebab hal itu dikhawatirkan nantinya akan mempengaruhi netralitas panwascam yang notabene benar-benar harus terjaga dari sifat keberpihakan.
Selain itu bila ada anggota panwascam yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pengurus parpol tentu fungsi pengwasan yang dibebankan kepada panwascam menjadi sebuah dilema. Dalam hal ini menurut Muhidin telah melakukan kesalahan etik, yang seharusnya dapat dihindari.
“Masa sih tidak ada calon yang ngelamar, katanya yang daftar hingga melebihi kuota minimal. Ini yang berpotensi masalah malah terpilih,” tukasnya.
Muhidin menyebutkan salah satu anggota panwascam yang terindikasi ada hubungan kekerabatan dengan pengurus parpol adalah anggota panwascam Balaraja yang nyata-nyata suaminya adalah pengurus partai Hanura dan mejabat sebagai ketua PAC Hanura Kecamatan Balaraja dan tercatat pula sebagai bakal caleg.
Selanjutnya adalah anggota panwascam Jayanti, yang sebelumnya tercatat sebagai anggota organisasi bentukan salah satu partai.
“Meski tidak disebutkan dalam Undang-Undang pemilu nomor 8 tahun 2012, tentang pemilu, sebaiknya tidak dilakukan panwaslu. Beberapa anggota panwascam menurut kami cacat hukum dan moral. Dengan begitu bisa disimpulkan panitia seleksi yang dibentuk panwaslu tidak mampu bekerja maksimal hingga menghasilkan keputusan yang cacat,” imbuhnya.
Sementara saat dikonfirmasi, Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang, Nurkhayat Santosa membantah bila 87 anggota panwascam yang telah terpilih tidak akan mampu bekerja profesional. Menurutnya, panitia telah melakukan mekanisme penjaringan sesuai aturan yang berlaku.
Terkait adanya indikasi beberapa anggota panwascam yang ada hubungan kekerabatan dengan pengurus parpol, Nurkhayat menyatakan memang hal itu tidak diatur dalam peraturan apapun untuk penyelanggaraan pemili 2014. Oleh karena itu dirinya memberikan ruang kepada siapapun terkait yang mau mendaftar menjadi anggota panwascam.
“Ada hubungan kekeluargaan dalam pengawasan pemilu memang tidak diatur. Masa saya melarang yang tidak dilarang dalam undang-undang. Kalau demikian panwaslu nanti yang malah dibilang tidak affair,” jelasnya.
Namun demikian Nurkhayat berjanji akan melakukan pendalaman terhadap sebuah informasi terkait anggota panwascam. Bila dikemudian hari ditemukan panwascam yang melanggar, tentu akan diberikan sanksi hingga pemecatan.
“Kami berharap masyarakat merespon anggota panwascam. Kami akan pecat bila nanti terbukti ternyata melanggar ketentuan yang ada,” tegasnya. (Ramzy)
