Banten Hits.com– Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Amran Arifin mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan bersikap realistis terkait wacana pemekaran daerah otonom baru Tangerang Barat. Menurut Amran, apabila memang semua mekanisme telah dilakukan sesuai tahapan, maka DPRD tidak segan-segan akan merekomendasikan pembentukan Kabupaten Tangerang Barat, ke DPRD Provinsi Banten.
Pernyataan Amran Arifin tersebut disampaikan, saat menerima delegasi warga Tangerang Barat di ruang paripurna utama DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (28/5/2013).
Banten Hits.com– Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Amran Arifin mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan bersikap realistis terkait wacana pemekaran daerah otonom baru Tangerang Barat. Menurut Amran, apabila memang semua mekanisme telah dilakukan sesuai tahapan, maka DPRD tidak segan-segan akan merekomendasikan pembentukan Kabupaten Tangerang Barat, ke DPRD Provinsi Banten.
Pernyataan Amran Arifin tersebut disampaikan, saat menerima delegasi warga Tangerang Barat di ruang paripurna utama DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (28/5/2013).
Menurut Amran, apabila masyarakat Tangerang Barat berkeingingan untuk mendapatkan hak otonomi tersendiri dari Kabupaten Tangerang, maka dipersilahkan menjalani semua tahapan tentang pemekaran sebuah wilayah.
Pada dasarnya setiap ada aspirasi warga, dikatakan Amran, sebagai wakil rakyat, DPRD harus mendengarnya. Terlebih bila memang sudah keluar kajian mengenai Tangerang Barat,” ujar Amran.
Dikatakan Amran, adalah hak setiap warga untuk menyampaikan aspirasi termasuk mengenai pembentukan Kabupaten Tangerang Barat. Namun demikian, dirinya meminta agar pemekaran nanti dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.
Amran menyontohkan, banyak kasus pemekaran daerah baru yang niatnya ingin lebih meningkatkan pelayanan serta menyejahterakan warganya, pada pelaksanaannya ternyata sebaliknya, malah menjadi beban baru bagi daerah induk.
Oleh karena itu, Amran meminta kepada Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TP2D) dan Badan Koordiansi (Bakor) Tangerang Barat, untuk memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara penggabungan dan pemisahan wilayah.
Sementara itu, KH Jasmaryadi selaku Pembina Bakor Tangerang Barat mengatakan, sebenarnya dirinya selaku generasi pertama dari wacana pemekaran Tangerang Barat, sudah sedikit bosan dengan janji-janji bupati Tangerang. Sebab wacana pemekaran Tangbar sebenarnya sudah dilontarkan sejak tahun 2006, hampir bersaamaan dengan pemekaran Tangerang Selatan.
Untuk itu, menurut Jasmaryadi, pihaknya mendesak agar DPRD dan Pemkab Tangerang, segera merespon aspirasi warga Tangerang Barat yang ingin memiliki daerah otonomi sendiri. Sebab bukan kali ini saja warga Tangerang Barat, menerima janji muluk dari Pemkab Tangerang.
“Bupati Tangerang, sebelumnya dibawah kepemimpinan Ismet Iskandar, telah berjanji terkait pemekaran Tangerang Barat,” ungkap Jasmaryadi.
Sementara Asisten I bidang pemerintahan pemkab Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan, pemkab akan segera meminta hasil kajian dari Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait hasil kajian. Selanjutnya dirinya akan mendorong agar hasil kajian itu dapat ditindaklanjuti dalam sebuah kajian yang mendalam.
“Kami akan dorong agar hasil kajian Bappeda terkait Tangbar, dapat dibahas oleh tim yang lebih serius. Tidak itu saja, kalau memang memenuhi mekanisme kami akan dorong ke Provinsi Banten dan juga DPRD nya,” janji Maesyal Rasyid.(Rus)
