Banten Hits.com – DPRD Kota Tangerang menyentil Dinas Perhubungan yang malah menarik retribusi angkutan umum di pinggir jalan, ketimbang mewajibkan angkutan masuk ke terminal untuk menggenjot peningkatan retribusi dari angkutan umum.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Aulia Epriya Kembara, menilai langkah itu tidak tepat, karena tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah diberlakukan Pemkot Tangerang.
Banten Hits.com – DPRD Kota Tangerang menyentil Dinas Perhubungan yang malah menarik retribusi angkutan umum di pinggir jalan, ketimbang mewajibkan angkutan masuk ke terminal untuk menggenjot peningkatan retribusi dari angkutan umum.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Aulia Epriya Kembara, menilai langkah itu tidak tepat, karena tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah diberlakukan Pemkot Tangerang.
“Tidak sesuai dengan amanat Perda,” ujar Aulia kepada wartawan, Jumat (14/06).
Menurut anggota dari Fraksi PKS ini, seharusnya Dishub tegas dan melakukan upaya serius memaksimalkan retribusi angkutan umum. Caranya dengan mewajibkan setiap angkutan masuk ke terminal.
“Idealnya adalah fasilitas terminal diperbaiki dan beberapa titik yang perlu diperbaiki di terminal segera disiapkan,” ungkapnya.
Aulia mengungkapkan, jika langkah itu bisa dilakukan Dishub, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang dari sektor retribusi meningkat.
“Begitu pun pelayanan kepada angkot melalui terminal yang rapih dan bersih dapat terwujud,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada 5 Desember 2012 silam, ratusan supir angkutan kota (angkot) di Kota Tangerang, Banten, mogok beroperasi menolak kebijakan baru yang mengharuskan masuk ke Terminal Poris Plawad.
Para supir yang mogok antara lain, R.10 jurusan Ampera – Cipondoh dan R.11 jurusan Ampera – Pondok Bahar.
Saat itu, para supir beralasan kebijakan yang ditetapkan Dishub Kota Tangerang sejak 1 Desember 2012, dinilai sangat memberatkan. Pasalnya, jalan menuju Terminal Poris sangat jauh dari rute yang biasa dilalui para supir angkot. (Riani)
