Banten Hits.com– Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pamulang yang berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Selasa (18/9/2013), selain membakar keranda jenazah dan melempari kantor dengan telur busuk (baca juga: HMI Bakar Keranda dan Lemparkan Telur Busuk), juga membawa sejumlah data yang menurut mereka adalah dugaan korupsi di dinas tersebut.
Data dugaan korupsi tersebut adalah dugaan pungutan liar di SMPN 17 Kota Tangerang Selatan. Di tempat ini, para siswa dipungut Rp 250 ribu untuk biaya anggaran pembangunan sekolah. Data lainnya adalah dugaan pungutan liar di SD Negeri Benda 4, Kecamatan Pamulang. Di tempat ini, siswa dibebankan biaya rapot Rp 50 ribu. Selain itu, siswa juga dibebankan biaya pembelian 12 LKS sebesar Rp 200 ribu/ siswa.
Banten Hits.com– Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pamulang yang berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Selasa (18/9/2013), selain membakar keranda jenazah dan melempari kantor dengan telur busuk (baca juga: HMI Bakar Keranda dan Lemparkan Telur Busuk), juga membawa sejumlah data yang menurut mereka adalah dugaan korupsi di dinas tersebut.
Data dugaan korupsi tersebut adalah dugaan pungutan liar di SMPN 17 Kota Tangerang Selatan. Di tempat ini, para siswa dipungut Rp 250 ribu untuk biaya anggaran pembangunan sekolah. Data lainnya adalah dugaan pungutan liar di SD Negeri Benda 4, Kecamatan Pamulang. Di tempat ini, siswa dibebankan biaya rapot Rp 50 ribu. Selain itu, siswa juga dibebankan biaya pembelian 12 LKS sebesar Rp 200 ribu/ siswa.
Dari total dugaan korupsi yang disebutkan itu, massa HMI menduga Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan telah melakukan dugaan korupsi Rp 19 milyar dalam anggaran 2012.
Menanggapi tudingan tersebut, Humas Dindik Kota Tangsel Rozali membantahnya. Menurut dia, tidak benar Dindik Kota Tangerang Selatan melakukan berbagai pelanggaran tersebut. Bahkan, sebaliknya, institusinya sudah transparan dalam pengelolaan keuangan. Ini bisa dibuktikan dari penghargaan yang diberikan BPK untuk Tangsel dengan nilai wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Penghargaan itu sebagai bukti bahwa keuangan di Tangsel terbuka. Jadi tidak benar jika adanya tudingan seperti yang dituduhkan pendemo,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya akan menindaklanjuti tuduhan yang dilayangkan. Mulai dari dugaan pungli, maupun berbagai pelanggaran lainnya.
“Iya, masukan ini akan kita tindaklanjuti. Bila ada pelanggaran, ya akan diusut tuntas,” katanya.(Rus)
