Banten Hits.com – Pendapatan daerah Kabupaten Tangerang meningkat sebesar Rp 422,03 Milyar yang semula Rp 2,58 Triliun menjadi Rp 3 Triliun atau naik16,3 persen. Kenaikan pendapatan daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah, meningkat sebesar Rp 252,16 Milyar, dana perimbangan meningkat sebesar Rp 114,11 Milyar dan pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 55,76 Milyar.
Banten Hits.com – Pendapatan daerah Kabupaten Tangerang meningkat sebesar Rp 422,03 Milyar yang semula Rp 2,58 Triliun menjadi Rp 3 Triliun atau naik16,3 persen. Kenaikan pendapatan daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah, meningkat sebesar Rp 252,16 Milyar, dana perimbangan meningkat sebesar Rp 114,11 Milyar dan pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 55,76 Milyar.
Demikian disampaikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan dan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang,Kamis, 24 Juli 2013.
Beberapa substansi pokok yang menyebabkan perubahan asumsi-asumsi dasar dan mempengaruhi penyusunan RAPBD tahun anggaran 2013 antara lain; perubahan asumsi pendapatan daerah yang disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan asli daerah baik yang berasal dari hasil pajak daerah,hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Selanjutnya, adanya peningkatan dana perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajakyang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dengan memperhatikan realisasi semester I tahun anggaran 2013 dan bagian Pemerintah Kabupaten yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Propinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2012. Disamping itu juga peningkatan penerimaan dana penyesuaian dan penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi.
Perubahan asumsi belanja daerah disebabkan oleh adanya peningkatan untuk BelanjaTidak Langsung yaitu untuk kenaikan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kenaikan terjadi pula pada Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga.
Adanya peningkatan dan perubahan target kinerja melalui pergeseran atau perubahan program dan kegiatan. Kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Modal khususnya untuk pembangunan infrastruktur.Perubahan asumsi atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2012 yang merupakan SiLPA audited.
Perumusan asumsi dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2013, tetap bertitik tolak pada prioritas pembangunan daerah yaitu, meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan pemerintahan yang demokratis akuntabel dan berkualitas, meningkatkan penataan sarana/prasarana daerah yang serasi seimbang untuk setiap kawasan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas serta berkelanjutan, meningkatkan penataan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.
Dengan demikian atas dasar KUA Perubahandan PPAS Perubahan, penyusunan RAPBD PerubahanTahun Anggaran 2013 telah mensinergikan tuntutan, perkembangan dan kebutuhan riil daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.Pendapatandaerah tidak terlepas dari potensi dan tingkat perkembangan ekonomi daerah.
Kebijakan perubahan anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2013, secara umum diarahkan untuk mencapai perubahan target penerimaan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/ kemampuan anggaran daerah.
Adapun struktur Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah terjadi pada Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp 422,03 Milyar yaitu semula Rp 2,58 Trilyun menjadi Rp 3,00 Trilyun atau naik 16,3 persen yang diperoleh dari ; Pendapatan Asli Daerah, meningkat sebesar Rp 252,16 Milyar yang semula Rp 629,85Milyar menjadi Rp 882,02 Milyar atau naik 40 persen, kenaikan ini bersumber dari Hasil Pajak Daerah meningkat sebesar Rp 192,60 Milyar, yang semula Rp 363,40 Milyar menjadi Rp 556 Milyar atau naik 53 persen.Hasil Retribusi Daerah meningkat sebesar Rp 18,97 Milyar, yaitu semula Rp 55,87Milyar menjadi Rp 74,84Milyar atau naik 33,9 persen.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp 6,18 Milyar, yaitu semula Rp 30,05 Milyar menjadi Rp 36,23Milyar atau naik 20,6 persen.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meningkat sebesar Rp 34,41Milyar, yaitu semula Rp 180,53 Milyar menjadi Rp 214,95 Milyar atau naik 19,1 persen.
Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp 114,11 Milyar, yaitu semula Rp 1,47 Trilyun menjadi Rp 1,59 Trilyun atau naik 7,8 persen.Kenaikan tersebutdiperolehdari ; Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak meningkat sebesar Rp 114,11Milyar, yaitu semula Rp 236,63Milyar menjadi Rp 350,74 Milyar atau naik 48,2 persen. Kenaikan tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 103,67 Milyar,Bagi Hasil PPh Pasal 29 dan Pasal 21 sebesar Rp 9,95 Milyar, dan Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam sebesar Rp 493,05 Juta
.
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terjadi kenaikan sebesar Rp 55,76 Milyar, yaitu semula Rp 481,28 Milyar Rupiah menjadi Rp 537,03 Milyar R atau naik 11,6 persen. Kenaikan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsimeningkat sebesar Rp 17,4 Milyar, yaitu semula Rp 276,65 Milyar menjadi Rp 94,04Milyar atau naik 6,3 persen, Dana Penyesuaian meningkat sebesar Rp 31,36 Milyar, yaitu semula Rp 193,63 Milyar menjadi Rp 225 Milyar atau naik 16,2 persen dan Bantuan Keuangan dari Propinsi meningkat sebesar Rp 7Milyar, yaitu semula Rp 11Milyar menjadi Rp 18Milyar atau naik 63,6 persen.
Mengenai Struktur perubahan Anggaran Belanja Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp 662,03 Milyar, yaitu semula Rp 2,83Trilyun menjadi Rp 3,49Trilyun atau naik 23,4 persen.Kenaikan tersebut terjadi pada : Belanja Tidak Langsung meningkat sebesar Rp 52,9 Milyar, yaitu semula Rp 1,25 Trilyun menjadi Rp 1,3 Trilyun atau naik 4,2 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya :Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp 51,23Milyar, yaitu semula Rp 1,03Trilyun menjadi Rp 1,08 Trilyun atau naik 5 persen yang dialokasikan untuk kebutuhan, Kenaikan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 1,68Milyar yaitu semula sebesar Rp 665,93 Milyar menjadi Rp 667,61Milyar atau naik 0,3 persen. Kenaikan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 33,22 Milyar, yaitu semula Rp 329,62Milyar menjadi Rp 362,83 Milyar atau naik 10 persen.
Kenaikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp 16,33 Milyar, yaitu semula Rp 29,86 Milyar menjadi Rp 46,2 Milyar atau naik 54,7 persen.
Dalam Belanja Hibah, kenaikan ditujukan untuk kebutuhan sanitasi air bersih sebesar Rp 1,69 Milyar, Pengadaan Tanah Mesjid di Kelapa Dua sebesar Rp 1,1Milyar h, tambahan Bedah Rumah Berbasis Kawasan sebesar Rp 560 Juta, tambahan Cost Sharing PNPM sebesar Rp 5 Milyar, Hibah kepada YONKAV 9 sebesar Rp 100 Juta, tambahan replikasi PNPM sebesar Rp 7,5 Milyar, tambahan Hibah kepada LPTQ sebesar Rp 400 Juta dan tambahan hibah kepada KONI sebesar Rp 5 Milyar.
Sedangkan untuk hibah kepada KPU dan PANWASLU terjadi penurunan, sehingga masing-masing menjadi Rp 1 Milyar. Dengan demikian Belanja Hibah secara keseluruhan turun 9 persen atau Rp 11,65 Milyar, yaitu semula Rp 130,03 Milyar menjadi Rp 118,37 Milyar. Belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar Rp 3,32Milyar, yaitu semula Rp 25,88 Milyar menjadi Rp 29,20 Milyar atau naik 12,8 persen.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa meningkat sebesar Rp 5 Milyar, yaitu semula Rp 50 Milyar menjadi Rp 55 Milyar atau naik sebesar 10 persen. Belanja Tidak Terduga meningkat sebesar Rp 5Milyar, yaitu semula Rp 10 Milyar menjadi Rp 15 Milyar atau naik 50 persen.
Belanja Langsung mengalami perubahan atau kenaikan terutama pada Belanja Modal. Kenaikan Belanja Langsung sebesar Rp 609,13 Milyar, yaitu semula sebesar Rp 1,58 Trilyun menjadi Rp 2,19 Trilyun atau naik 38,6 persen. Kenaikan ini terjadi pada :Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp 16,72 Milyar, yaitu semula Rp 148,07 Milyar menjadi Rp 164,80 Milyar atau naik 11,3 persen.Belanja Barang dan Jasa meningkat sebesar Rp 95,61 Milyar, yaitu semula Rp 564,20Milyar menjadi Rp 659,80 Milyar atau naik 16,9 persen.Belanja Modal meningkat sebesar Rp 496,79 Milyar, yaitu semula sebesar Rp 867,78 Milyar menjadi Rp 1,36 Trilyun atau naik 57,2 persen.
Kenaikan Belanja Langsung antara lain untuk Belanja Kesehatan Orang Miskin, kebutuhan sarana prasarana perkantoran, pengadaan tanah, pengadaan kendaraan dinas/operasional, peningkatan sarana mutu pendidikan, belanja BLUD, pembangunan gedung pemerintahan dan sekolah, pengadaan PJU, pemeliharaan dan peningkatan jalan, alat-alat laboratorium, alat-alat ukur dan pengembangan sistem informasi manajemen.
Selanjutnya struktur terakhir adalah anggaran pembiayaan. Perbandingan antara Anggaran PendapatanDaerah sebesar Rp 3,00 Trilyun dan Anggara Belanja Daerah sebesar Rp 3,49 Trilyun, menimbulkan deficit anggaran sebesar Rp 483,59 Milyar. Defisit anggaran inilah yang ditutup dari pembiayaan daerah.
Kebijakanpenerimaan pembiayaan adalah hanya penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2012, sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
Silpa tahun 2012 terjadi kenaikan dari perkiraan pada awal Tahun Anggaran 2013 yaitu semula sebesar Rp 251,60 Milyar menjadi Rp 491,59 Milyar. Kenaikanyang terbesar adalah adanya pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan dan adanya penghematan belanja.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu ditujukan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDAM sebesar Rp 8 Milyar. Dengan demikian Pembiayaan Netto meningkat semula sebesar Rp 243,60 Milyar menjadi Rp 483,59 Milyar yang digunakan untuk menutupi deficit sebesar nilai tersebut. (ADVERTORIAL)
