Connect with us

EKONOMI & BISNIS

Pegawai BLHD Terlibat Pungli Bakal Dijatuhi Sanksi

Published

on

Banten Hits.com – Pemkot Tangsel akan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pegawai di Badan Lingkungan Hidup Daerah menyusul temuan lembaga pengawasan kebijakan publik Ombudsman terkait adanya dugaan pungli.  

“Sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan, apakah teguran, hingga penundaan pangkat,” ungkap Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, akhir pekan lalu.

Benyamin menjelaskan, hasil dari inspektorat akan digunakan Baperjakat untuk sidang yang akan menentukan tingkat kesalahan dan proses hukuman.

Banten Hits.com – Pemkot Tangsel akan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pegawai di Badan Lingkungan Hidup Daerah menyusul temuan lembaga pengawasan kebijakan publik Ombudsman terkait adanya dugaan pungli.  

“Sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan, apakah teguran, hingga penundaan pangkat,” ungkap Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, akhir pekan lalu.

Benyamin menjelaskan, hasil dari inspektorat akan digunakan Baperjakat untuk sidang yang akan menentukan tingkat kesalahan dan proses hukuman.

“Waktu tergantung Baperjakat, kemungkinan paling lama dalam waktu sebulan ini akan diputuskan,” ungkapnya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat sendiri, diakui Benyamin belum sampai kedirinya, sehingga belum tahu keputusan yang akan diambil seperti apa.

Sementara Kepala Inspektorat Agusman mengatakan, masih melakukan pemeriksaan terhadap oknum tersebut.

“Sanksi akan diberikan oleh Walikota, berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BLHD Kota Tangsel Rahmat Salam membenarkan ada keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengarahkan pengusaha untuk memakai jasa pihak ketiga sesuai dengan apa yang disampaikan Ombusdman.

Hal ini disampaikan Kepala BLHD disela-sela pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Tangsel terhadap pegawai BLHD Tangsel.

“Ia benar, ada keterlibatan oknum PNS yang melakukan indispliner namun tidak merugikan uang negara dan melakukan pungutan liar melainkan mengarahkan pengusaha untuk memakai jasa konsultan,” ungkapnya

Rahmat mengemukakan, oknum PNS BLHD ini belum berhasil melaksanakan hal tersebut, baru mengarahkan pengusaha untuk memakai jasa konsultan.

Menurutnya, ada lima pegawai BLHD yang sudah diperiksa Inspektorat terkait temuan Ombudsman ini.

“Ada lima, dan sudah ditemukan ada oknum yang terlibat namun tidak merugikan negara hanya indisipliner,” katanya.

Dengan adanya temuan ini, Rahmat menegaskan pihaknya akan melakukan pembenahan diri dan meningkatkan kinerja untuk lebih baik lagi.

“Inspektorat masih terus melakukan pemeriksaan, dan ketika kita mengetahui ada keterlibatan oknum PNS maka ada pejabat yang harus disembuhkan di BLHD ini,” ungkapnya.

Meski demikian Rahmat belum mau banyak berkomentar, ketika ditanya siapa yang terlibat dan apa jabatan di BLHD.

“Ini merupakan ranahnya inspektorat untuk menyampaikan keterlibatan oknum, sehingga biarkan inspektorat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menyampaikan hasil ini kepada Walikota,” tegasnya. (Riani)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =

Trending