Banten Hits.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 dan Untirta Movement Community (UMC) menyatakan kecewaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, kedatangan KPK ke Banten, Rabu (02/10) hanya melakukan seminar bukan menindak pelaku-pelaku koruptor.
Banten Hits.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 dan Untirta Movement Community (UMC) menyatakan kecewaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, kedatangan KPK ke Banten, Rabu (02/10) hanya melakukan seminar bukan menindak pelaku-pelaku koruptor.
Korlap aksi, Rijahrul Al Kahfi mengaku tak mengerti dengan agenda kedatangan KPK RI ke Banten.
Menurutnya, kedatangan KPK hanya melaporkan kepada Pemprop Banten perihal laporan masyarakat atas dugaan korupsi di Banten.
“Kepentingannya apa melaporkan ke Pemprov Banten? Laporkan ke komisioner KPK, bukan ke Pemprop Banten yang notabene sedang dikritisi. Saya gak ngerti cara berpikirnya. Lagipula dari ribuan laporan masyarakat Banten yang masuk ke KPK, hanya satu kasus yang sudah ditindaklanjuti. Ya kasus Walikota Aat Syafaat. Yang lain kemana, dan datang ke sini tujuannya apa?,” tandas Rijal.
Ia menegaskan, seminar atau semiloka maupun sejenisnya tidak diperlukan buat masyarakat Banten dan supremasi hukum di Banten ini. Masyarakat, kata Rijal lagi, butuh ketegasan hukum yang nyaris mati suri di propinsi ke-30 ini. Konkritnya, dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengusutan kasus-kasus korupsi di Propinsi Banten.
“Kami kecewa tidak ada tindak lanjut dari KPK terhadap aduan kasus-kasus korupsi di Banten,” kata Rijahrul Al Kahfi saat menggelar aksi di depan Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten (KP3B), tempat KPK menggelar acara semiloka “Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi di Propinsi Banten”, Rabu (02/10).
Selain melakukan orasi yang menuntut adanya tindakan KPK ke Banten, mahasiswa juga membentangkan sejumlah spanduk mengecam dan menginventarisir sejumlah kasus yang mandeg dan tak selesai dari tahun ke tahun.
Seperti diberitakan sebelumnya, Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) merilis hasil penelusuran dan investigasi terhadap 221 lembaga/organisasi penerima dana hibah dan bansos pada tahun 2011 di Banten, diketahui sebanyak 62 lembaga/organisasi diantaranya diduga fiktif.
“Harus diingat bahwa kebijakan Gubernur Atut mengeluarkan dana hibah sebesar 340.463.000.000 adalah terbesar di Indonesia. Kami menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Uday Syuhada selaku Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp), Rabu (25/09).
Ia mengatakan, Alipp bersama ICW secara resmi melaporkan kasus ini ke KPK sejak 28 September 2011 lalu. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apa-apa dari KPK.
“Berkas laporan kami sudah mengendap di KPK selama setahun lebih. Kami mendesak KPK untuk segera memproses kasus tersebut,” ujarnya.
Uday menduga dana bantuan hibah dan bantuan sosial 2011 yang menggunakan dana APBD tahun anggaran 2011, telah terjadi penipuan dan manipulasi data organisasi atau lembaga penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang menjadi modus tindak pidana korupsi yang sangat fantastis.
“Karena itu kami meminta kepada KPK untuk segera melakukan proses hukum atas dugaan korupsi yang terjadi di Pemprop Banten senilai Rp 340.463.000.000,00 dalam perkara Bantuan Hibah dan Rp. 51.000.000.000,- dalam perkara Bantuan Sosial tahun 2011,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Propinsi Banten Mashuri mengatakan, tudingan penyelewengan dana hibah di Propinsi Banten sudah beredar sejak lama.
Bahkan, pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan dana hibah ini dilakukan oleh kejaksaan negeri (kejari) di masing-masing daerah. Tak hanya pemeriksaan yang dilakukan kejari, pelaporan kasus dana hibah yang dilakukan sejumlah LSM ke KPK hingga kini tak pernah terbukti. (Bud/Soed)
