Bantenhits.com – Menteri BUMN Dahlan Iskan diminta untuk memecat Direktur PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dari jabatannya.
Emirsyah dituding telah melakukan perjanjian di bawah tangan dan memperkaya diri sendiri saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Keuangan maskapai penerbangan pemerintah ini.
” Kami meminta agar Presiden dan menteri BUMN memecat Direktur PT Garuda dari jabatannya, karena sejak ia menjabat sebagai Dirut Keuangan ia telah menyalahgunakan jabatanya, sehingga negara dirugikan,” kata Alvin Ramadhan, salah seorang Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) saat berunjukrasa, Selasa (08/10) kemarin.
Bantenhits.com – Menteri BUMN Dahlan Iskan diminta untuk memecat Direktur PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dari jabatannya.
Emirsyah dituding telah melakukan perjanjian di bawah tangan dan memperkaya diri sendiri saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Keuangan maskapai penerbangan pemerintah ini.
“Kami meminta agar Presiden dan menteri BUMN memecat Direktur PT Garuda dari jabatannya, karena sejak ia menjabat sebagai Dirut Keuangan ia telah menyalahgunakan jabatanya, sehingga negara dirugikan,” kata Alvin Ramadhan, salah seorang Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) saat berunjukrasa, Selasa (8/10/2013) kemarin.
Dikatakan Alvin, pada tahun 2001-2004 telah terjadi tindak pidana dugaan korupsi di perusahaan PT Garuda milik pemerintah ini dan hingga sampai saat ini dugaan korupsi tersebut belum ditelusuri dan didalami oleh penegak hukum.
Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Emirsyah saat menjabat sebagai Dirut Keuangan dikatakannya berpotensi merugikan negara Rp 3,3 milyar yaitu dalam kasus restrukturisasi kredit. PT Garuda Indonesia milik BUMN dengan PT BNI senilai Rp 270 Milyar.
Diduga Emirsyah Satar yang ketika masih menjabat Dirut Keuangan PT Garuda yang telah melakukan perjanjian di bawah tangan dan diduga memperkaya diri dengan selisih 2% setiap bulannya dari total kredit Rp 270 milyar lebih atau rata – rata senilai Rp 1,350 milyar.
“Seharusnya Dirut keuangan meminta bunga rendah terhadap bank BNI bukan sebaliknya. Maka kami minta KPK untuk menelusuri hal ini,” ucapnya kembali. (Riani)
