Connect with us

ESSAI

(Saatnya) Menggugat Eksistensi Organisasi Profesi

Published

on

Bertempat di Surabaya, dari tanggal 30 Oktober – 01 November 2013, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar Konferensi Internasional Jurnalis Televisi (KIJTV). Kegiatan ini selain dihadiri jurnalis televisi dari berbagai daerah di Indonesia, sejumlah jurnalis perwakilan negara tetangga juga tampak hadir seperti Malaysia, Thailand, India, Singapura, Filipina, Australia, dan Timor Leste.

Bersamaan dengan perhelatan KIJTV, buruh dari berbagai elemen di hampir seluruh daerah di Indonesia secara serempak melakukan aksi mogok nasional. Mereka menyuarakan tuntutan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di wilayahnya masing-masing.

Tak terkecuali di Surabaya, tempat di mana KIJTV dilangsungkan, aksi pemogokan buruh juga berlangsung. Bahkan, panitia KIJTV sempat mewanti-wanti peserta terkait dengan aski mogok massal buruh di Surabaya ini.

Meski jauh dari ingar-bingar dan teriakan aksi buruh, sejumlah jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang mengikuti KIJTV, sebetulnya dihantui kecemasan yang serupa seperti yang dialami buruh.

Ada kecemasan menahun yang berada dalam kepala para jurnalis di daerah: jaminan kesehatan yang tak memadai, upah yang masih jauh dari layak–bahkan jika dibandingkan dengan nilai UMK yang dituntut buruh Jakarta sekalipun.

Untuk tuntutan UMK buruh di Jabodetabek sebesar Rp 3,7 juta misalnya. Untuk mendapatkan penghasilan sebesar itu, kontributor di wilayah Jabodetabek harus memiliki minimal 16 kali hasil liputan yang tayang (dengan perhitungan sekali tayang dibayar Rp 250.000).

BACA :  Laku Sunyi Para Pencari

Yang jadi persoalan sebetulnya bukan mengumpulkan hasil liputannya. Melainkan peluang untuk ditayangkannya. Bagi televisi-televisi berita mungkin itu bukan soal, meski terkadang hal tersebut juga dialami mereka.

Soal kesejahteraan jurnalis memang hal klise. Jurnalis sendiri yang mengalami langsung kadang sudah jenuh mengungkapkan persoalan itu. Sementara, pemilik perusahaan media tak pernah tersentuh untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan jurnalis di daerahnya.

Penting untuk diketahui, nyaris seluruh jurnalis televisi dari berbagai daerah yang hadir dalam kegiatan KIJTV tersebut, statusnya adalah kontributor berbagai televisi di Indonesia. Hubungan kerja mereka ada yang dituangkan dalam kontrak kerja, ada pula yang tidak ada perjanjian kerja sama sekali.

Mereka rata-rata sudah bekerja antara 4-10 tahun di perusahaan media masing-masing. Bahkan tak sedikit pula yang masa kerja mereka sudah belasan tahun. Meski mereka sudah lama bekerja, seperti disebutkan di atas, kepala mereka terus dihantui kecemasan yang tak pernah diketahui kapan akan berakhirnya.

Isu kesejahteraan sendiri dalam forum KIJTV ini sempat disuarakan hingga akhirnya dimasukan ke dalam salah satu dari lima butir Prakarsa Surabaya yang dihasilkan dari forum itu. Butir yang menyangkut soal kesejahteraan itu ada di poin terakhir, “Jurnalis Televisi Indonesia menuntut perusahaan media bersikap adil terhadap jurnalisnya tanpa membedakan status karyawan dan hubungan kerjanya…”

BACA :  Kampung Budaya

Meski sudah diakomodir dalam Prakarsa Surabaya, bahkan panitia dan pengurus IJTI berulang-ulang menyatakan akan menyampaikan Prakarsa Surabaya yang di dalamnya memuat soal tuntutan kesejahteraan jurnalis ini kepada perusahaan media, namun tak terlihat tanda-tanda kecemasan di kepala para jurnalis di forum itu sirna.

Jika mendengarkan setiap keluhan yang disampaikan para jurnalis televisi yang bertugas di berbagai daerah di Indonesia ini, sebenarnya mereka sudah sangat sadar sekali jika profesi yang mereka pilih sebagai jalan hidup itu takkan mampu membuat mereka menjadi kaya.

Mereka juga tak menuntut kesejahteraan untuk meminta sesuatu yang berlebihan. Hanya untuk sesuatu yang semestinya mereka dapatkan: jaminan kesehatan misalnya. Selama ini, dari hubungan kerja antara para jurnalis dengan perusahaan media, jurnalis di daerah hanya mendapatkan honor dari setiap berita yang tayang. Selebihnya mereka tak mendapatkan apapun.

Meninggal dalam Kondisi Jaminan Kesehatan yang tak Memadai

Soal jaminan kesehatan bagi jurnalis, bagi teman-teman yang bertugas di wilayah Jakarta dan Banten khususnya Tangerang, peristiwa yang dialami dua jurnalis masing-masing almarhum Fani Fatullah (Kontributor Global Tv) dan Jamaludin Wansa Rojali (Kontributor TVRI) adalah bukti jika mereka tak pernah mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai dari media tempat mereka bekerja.

Sekadar mengingatkan kembali, kedua jurnalis tersebut mati muda dalam usia 30 dan 31 tahun. Fani meninggal dua tahun lalu, sementara Jamaludin Wansa setahun yang lalu. Mereka meninggal setelah menderita sakit dan menjalani perawatan rumah sakit. Adakah jaminan kesehatan dari tempat mereka bekerja? Tidak. Keduanya bisa menjalani perawatan di rumah sakit berkat jalinan solidaritas antarsesama jurnalis.

BACA :  Salah Gaul

Ironisnya, kematian kedua jurnalis dalam kondisi jaminan kesehatan yang tak memadai tersebut tak pernah membuat perusahaan media untuk berusaha memperbaiki kesejahteraan para jurnalisnya.

Di tengah kecamuk kecemasan menahun yang dirasakan para jurnalis dengan status kontributor ini, masihkah organisasi-organisasi profesi setengah hati untuk memperjuangkan nasib kontributor? Jika kemudian organisasi-organisasi profesi juga tak memiliki daya dobrak untuk “menekan” perusahaan media agar memperbaiki kesejahteraan para kontributornya, masihkah kita percaya organisasi profesi bisa mengadvokasi?

Mungkin lebih baik, jika kita memilih pergi dan tak berorganisasi ketimbang harus turut dalam omong kosong yang terorganisir. Jangan salahkan para kontributor juga jika kemudian mereka melakukan “dosa” jurnalisme.

Sudah saat juga Dewan Pers–jika ada kasus pelanggaran etika–tak hanya memberikan sanksi kepada jurnalis yang “didakwa” melanggar etika, melainkan kepada perusahaan media yang telah “memaksa” jurnalis untuk “berdosa”. Saya meyakini, dalam setiap “dosa” jurnalisme yang dilakukan jurnalis, ada andil dari perusahaan media dalam dosa itu….



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Terpopuler

Please disable your adblock for read our content.
Refresh