Banten Hits.Com – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan di Kabupaten Lebak tahun 2013 baik fisik dan non fisik, dinilai masih rawan penyimpangan, dan diduga masih terdapat sejumlah persoalan.
Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kelompok masyarakat, justru diberikan kepada pihak lain, atau pekerjaan tersebut dilakukan dengan serampangan. Akibatnya, kualitas pekerjaan menjadi berkurang.
Banten Hits.Com – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan di Kabupaten Lebak tahun 2013 baik fisik dan non fisik, dinilai masih rawan penyimpangan, dan diduga masih terdapat sejumlah persoalan.
Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kelompok masyarakat, justru diberikan kepada pihak lain, atau pekerjaan tersebut dilakukan dengan serampangan. Akibatnya, kualitas pekerjaan menjadi berkurang.
“Itu salah satu persoalannya. Kemudian, dari sisi administrasi yang seharusnya dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ternyata malah dibuatkan. Misalnya, anda bisa lihat terkait dengan administrasi TPK, baik yang menyangkut ketenagakerjaan, laporan kemajuan fisik dan biaya, buku kas maupun laporan penggunaan dana termasuk manajemen konstruksi, administrasi Desa,” Kata Deden M Fikri, Sekjen, Forum Aktivis Mahasiswa Rakyat Banten, Kamis (5/12/2013), di Rangkasbitung.
Deden mengatakan, program tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya masyarakat justru diberikan pemahaman soal berbagai hal yang menyangkut program pemberdayaan. Tujuannya, agar masyarakat menjadi bisa, bukan malah membiarkan situasi itu terus berlangsung.
” Hasil temuan kami, ada juga kasus ketika TPK di tingkat desa yang tidak jelas kepengurusannya, kondisi ini oleh pihak terkait, baik konsultan maupun Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) terkesan tidak peduli, karena buktinya sampai saat ini dibeberapa wilayah di Lebak situasi seperti itu terus berlangsung dan hampir tidak ada perubahan, “ paparnya.
Apalagi kata Deden ketika berbicara pemanfaatan dalam pengelolaan papan informasi, hampir tidak ada, kalaupun ada seolah hanya melaksanakan kewajiban semata tapi menghilangkan esensi keterbukaan informasi kepada public.
“Lalu pertanyaanya, bagaimana kerja Fasilitator Kecamatan , Fasilitator Teknik Kecamatan, Pendamping Lokal dan Tim Pengelola Kegiatan dibeberapa wilayah di Lebak? Kegiatan ini kan seharusnya dapat menciptkan partisipatif dari masyarakat,” tegasnya.
Deden juga menjelaskan dana bergulir, seperti usaha simpan pinjam juga diduga ada penyelewengan.
” Idealnya, masyarakat harus juga melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan program, Seharusnya, ada Audit dana PNPM, dan audit progress kegiatan yang telah dilaksanakan. Tentunya dengan audit yang profesional. Karena jika itu tidak dikelola dengan profesional, miliyaran rupiah dari dana PNPM yang dikucurkan ke Kabupaten Lebak sudah bisa dipastikan akan sia-sia dan mubazir,” pungkasnya (Riani)
