Banten Hits.com – Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi meminta kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar tidak terlibat dalam praktis dalam Pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang.
Kendati tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung, namun Wabup menghimbau PNS tetap memberikan hak suaranya.
Banten Hits.com – Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi meminta kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar tidak terlibat dalam praktis dalam Pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang.
Kendati tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung, namun Wabup menghimbau PNS tetap memberikan hak suaranya.
“Ya jelas harus netral, tapi jangan sampai tidak memilih atau golput,” kata Wabup kepada wartawan, Kamis (12/6/2014), di Rangkasbitung.
Ade mengatakan, aturan yang mengatur tentang larangan PNS dalam dukung mendukung di perhelatan demokrasi salah satunya pemilu presiden sudah sangat jelas tertulis. Sanksi tegaspun menunggu bagi PNS yang kedapatan terbukti.
“Aturannya kan sudah jelas. Jadi kalau ada PNS yang terbukti tidak netral bisa dikenakan sanksi tegas,” ujarnya.
Dalam UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dan Pilwapres selain mengatur tentang netralitas PNS, juga diatur tentang larangan bagi pejabat yang menjadi tim sukses (timses) agar tidak menggunakan fasilitas negara, salah satunya seperti mobil dinas.
Aturan larangan pejabat yang menggunakan fasilitas negara dan netralitas PNS diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Larangan juga berlaku untuk kepala desa. Dalam Pasal 43 tertulis, bagi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang memuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. (Riani)
