Banten Hits.com – Jajaran Polres Cilegon sudah memetakan beberapa daerah tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap rawan konflik. Polres Cilegon mempelajari sekecil mungkin wilayah dan TPS yang dianggap ada konflik, baik anarkis maupun ancaman gangguan kamtibmas.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres Cilegon AKBP Defrian Donimando pada saat menggelar apel pergeseran anggota ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polres Cilegon, serta dalam rangka Operasi Mantap Brata 2014, Senin (07/07/2014 ) di halaman Mapolres Cilegon.
Banten Hits.com – Jajaran Polres Cilegon sudah memetakan beberapa daerah tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap rawan konflik. Polres Cilegon mempelajari sekecil mungkin wilayah dan TPS yang dianggap ada konflik, baik anarkis maupun ancaman gangguan kamtibmas.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres Cilegon AKBP Defrian Donimando pada saat menggelar apel pergeseran anggota ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polres Cilegon, serta dalam rangka Operasi Mantap Brata 2014, Senin (07/07/2014 ) di halaman Mapolres Cilegon.
“Ini merupakan tantangan bagi kami guna mengamankan dan mensukseskan 992 TPS di wilayah hukum Polres Cilegon untuk Pilpres 9 Juli nanti,” kata Defrian.
Untuk mengamankan jalannya pilpres 9 Juli 2014 di wilayah Kota Cilegon, Polda Banten kirimkan 50 personil untuk bantuan kendali operasi (BKO) di Polres Cilegon.
“Kegiatan ini adalah apel pergeseran di mana personil polres cilegon sebanyak 492 dan BKO 50 personil mulai pukul 00.00 WIB atau dini hari, kami sebar ke seluruh TPS di wilayah hukum Polres Cilegon,” kata Defrian.
Defrian menambahkan, wilayah hukum Polres Cilegon meliputi 8 Kecamatan wilayah Kota Cilegon dan 5 Kecamatan di Kabupaten serang.
Saat menjalankan tugas untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di tengah masyarakat pada pilpres nanti, Defrian meminta agar anggota Polri jangan menganggap remeh suasana di TPS.
”Jangan over acting dalam melakukan tugas, pastikan selalu dan koordinasi dengan wilayah polsek terdekat, catat seluruh rangkaian kejadian dan pastikan tidak ada kecurangan di semua TPS,” ucapnya.
Defrian juga menegaskan, petugas kepolisian juga harus mengawal ketat kotak suara dari TPS sampai dengan PPK pada masing-masing daerah. (Rus)
