Banten Hits.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, mengatakan, bahwa DPRD, mulai dari unsur pimpinan hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai hak dalam mendapatkan mobil dinas (mobdin).
“Itu kan haknya DPRD untuk mendapatkan mobil dinas,” kata Junaedi, menanggapi aksi unras dua elemen mahasiswa di depan gedung DPRD Lebak yang mendesak segera menarik kembali mobdin baru bagi unsur Muspida dan pimpinan serta Komisi DPRD Lebak, Senin (18/5/2015).
Lalu bagaimana dengan pengadaan mobdin bagi unsur Muspida? Pria yang akrab disapa Jun ini menegaskan, mobdin bagi lembaga vertikal tersebut juga diperbolehkan dalam peraturannya, dengan bersifat pinjam pakai.
“Itu dibolehkan. Kalau ditanya karena apa,? Karena dalam rangka bagaimana menciptakan kondusifitas di daerah maka perlu ada pola sinergi, termasuk dengan lembaga vertikal di luar Pemda,” jelasnya.
Saat disinggung wartawan apakah sudah tepat pengadaan sejumlah mobdin bagi para pejabat di tengah keterbatasan anggaran yang kerap disebut-sebut sebagai salah satu faktor menjadi persoalan dalam penanganan infrastruktur Lebak yang masih banyak dalam kondisi buruk, salah satunya kondisi jembatan gantung, Jun justru tidak menjawab pertanyaan wartawan tersebut. Ia lebih memilih menerangkan, bahwa penananganan jembatan tetap menjadi perhatian DPRD dan Pemkab Lebak.
“Jembatan tetap jadi perhatian, jembatan tetap kita bangun secara bertahap. Adapun jembatan yang terjadi insiden, memang mungkin belum teranggarkan, maka ada dua solusinya, pertama kita anggarakan dan satu lagi dari anggaran tak terduga,” pungkasnya. (Nda)
