Banten Hits.com – Pemberhentian dari jabatan mengancam kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang terbukti melanggar kode etik dengan tidak bersikap netral atau berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, jabatan yang ditinggalkan akan diambil alih oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi di atasnya.
“Kalau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan harus memberhentikan penyelenggara Pilkada yang terbukti tidak netral, ya harus diberhentikan,” ujar Ketua KPUD Banten, Agus Supriatna, ditemui usai pelantikan PPK dan PPS Kota Tangsel, Senin (18/5/2015).
Agus mencontohkan mekanisme pengambil alihan jabatan tersebut. Misalnya, jika ada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melanggar kode etik kemudian akan dilaporkan kepada DKPP untuk disidangkan. Kemudianm jabatan dan kewenangannya akan diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Itu juga berlaku kalau ada oknum PPK yang tidak netral, tugas dan wewenangnya akan diambil alih KPU di tingkat Kota/Kabupaten. Kalau itu terjadi di tingkat Provinsi, maka KPU RI yang akan mengambil alihnya,” jelas Agus seraya menambahkan bahwa prosedur tersebut diatur dalam UU No. 15 tahun 2011.
Lebih lanjut dirinya menuturkan, kondisi tersebut pernah terjadi di Kota dan Kabupaten Serang pada penyelenggaraan Pilkada periode sebelumnya. Untuk diketahui, cecara nasional akan ada 269 Pilkada yang akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah di Indonesia pada tahun ini. Proses pendaftaran bagi calon Kepala Daerah mulai dibuka pada 26–28 Juli 2015. (Nda)
