Connect with us

METROPOLITAN

Dihujani Kritik, Begini Kata Bupati Lebak Soal Pengadaan Mobdin

Published

on

Banten Hits.com – Pengadaan mobil dinas (mobdin) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp3,2 Miliar yang diperuntukkan untuk unsur Muspida dan unsur pimpinan dan Komisi DPRD dinilai hal yang wajar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Alasannya, mobdin yang diberikan dengan status pinjam pakai tersebut bertujuan sebagai penunjang kinerja agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.

“Mobdin ini semata-mata agar lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, di Rangkasbitung, Rabu (20/5/2015).

Selain itu, Iti beralasan mobdin-mobdin yang saat ini usianya sudah sudah lebih dari 10 tahun digunakan dan kerap masuk keluar bengkel.

“Kalau dihitung-hitung antara biaya perawatan mobdin yang lama dengan membeli mobil baru, itu lebih besar biaya perawatan mobil yang lama,” terangnya seraya meminta kepada masyarakat agar memahami dengan hal tersebut.

BACA :  Fakrab: Periksa Ijazah PNS dan Dewan di Lebak!

Sementara itu, terkait dengan pembangunan penataan Ranca Indah Balong yang akan dirubah menjadi sarana rekreasi keluarga dan taman kota yang menelan anggaran sebesar Rp3,4 Miliar, Iti juga menilai bahwa nantinya pembangunan tersebut akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk diketahui, kebijakan Pemkab Lebak yang menggelontorkan anggaran Miliaran rupiah untuk membeli mobdin baru menuai kritik keras dari berbagai elemen di Kabupaten Lebak, salah satunya aktivis mahasiswa yang menilai jika pengadaan mobdin bagi para pejabat tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran dan tidak pro rakyat.

Terlebih jika melihat kondisi infrastruktur Kabupaten Lebak, baik jalan dan jembatan maupun sarana pendidikan yang dianggap masih perlu mendapatkan perhatian serius Pemda. Pasalnya, anggaran yang terbatas kerap jadi alasan Pemkab Lebak dalam persoalan penanganan infrastruktur yang memadai.

BACA :  Permudah Pelayanan, Disdukcapil Tangerang Akan Bangun Loket Pendaftaran

Tak ayal, saat kondisi Kabupaten Lebak saat ini yang masih menyandang daerah tertinggal, pembelian mobdin tersebut dianggap sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. (Nda)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler