Connect with us

METROPOLITAN

Banten Dapat Disclaimer, Rano Perintahkan Sekda Tekan SKPD

Published

on

Banten Hits – Plt Gubernur Banten Rano Karno mengaku pasrah dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten.

“Saya perintahkan kepada Sekda (Kurdi Matin) untuk menekan tiap SKPD agar mampu menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi temuan BPK secepatnya,” ungkap Rano ketika ditemui wartawan seusai Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Banten, Senin (1/6/2015).

Dalam Paripurna Istimewa DPRD Banten terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten 2014, Senin (1/6/22015), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan beberapa penyimpangan yang mengindikasikan perilaku korupsi pengelola APBD Banten 2014.

BACA :  Saat Kebakaran Karyawan Pabrik Mercon Sebut Gerbang Digembok dari Luar

Terkait sejumlah temuan dalam APBD Banten 2014 ini, Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan, pihaknya akan melaporkannya ke penegak hukum.

“Untuk temuan-temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi, akan kami laporkan langsung kepada pihak yang berwajib,” tegasnya.

Menurut Moermahadi Soerja Djanegara, pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Banten ditemukan sejumlah penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

(BACA JUGA : Ini Temuan BPK pada APBD Banten 2014 yang Menyimpang)

Terkait temuan ini, Pemprov Banten, kembali mendapatkan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) dari BPK RI. Dua hal yang menjadi sorotan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten adalah terkait dengan belanja daerah, dan hibah bansos.

BACA :  Waduh! Dinkes Pandeglang Mulai Keteteran APD dan Rapid Tes

(BACA JUGA : Bansos Disorot, Pemprov Banten Dapat Disclaimer dari BPK)
Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, terdapat enam pokok permasalahan yang mendasari pendapat tersebut. Namun yang paling serius soal belanja daerah senilai Rp 1,3 miliar yang tidak disertai bukti pendukung dan proses penyaluran dana hibah yang dilakukan tanpa verifikasi proposal pengajuan menjadi sorotan.(Rus)



Terpopuler