Banten Hits – Sebanyak 35 unit mobil dinas (Mobdin) anggota DPRD Kabupaten Pandeglang menjadi temuan audit BPK RI.
(BACA JUGA : Pandeglang Dua Kali Dapat Disclaimer, Erwan Kurtubi Diminta Mundur)
Temuan ini menjadi salah satu item yang menyebabkan Pemkab Pandeglang memperoleh opini disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 dari BPK RI.
Informasi yang dihimpun Banten Hits, sejumlah kendaraan dinas yang dikuasakan anggota DPRD, seharusnya digunakan untuk mendukung kelancaran operasional tugas kedinasan Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang. Namun dalam prakteknya, ternyata kendaraan tersebut diduga digunakan anggota DPRD dan disimpan di tempat kediamannya masing-masing.
(BACA JUGA: DPRD Pandeglang Bentuk Pansus Disclaimer LHP BPK)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Erin Febiana mengaku heran dengan temuan audit BPK tersebut. Pasalnya sejumlah daerah lain, seperti Surabaya, anggota dewan yang menggunakan mobil dinas tidak menjadi temuan audit BPK.
“Tapi di Pandeglang jadi temuan BPK. Entah apa yang salah,” tanya Erin.
Untuk itu, Erin mendesak Pemkab Pandeglang supaya menindaklanjuti temuan audit BPK tersebut, terhitung selama 60 hari.
“Itukan ada upaya dari pemerintah, kita lihat saja nanti,” jelas Erin. (Uud)
 anggota DPRD Kabupaten Pandeglang menjadi temuan audit BPK RI.
){kind=link}