Connect with us

METROPOLITAN

KTP Jilid III Disebut Kritis, Pansus Harus Berani Independen Pilih Calon Komisioner

Published

on

Banten Hits – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya pernah meradang saat disinggung soal kinerja Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak Jilid III. Bahkan, Iti menyebut KTP tidak elok jika terus-terusan mengkritik Pemerintah.

Pasalnya, sebagai lembaga yang dibentuk dan dibiayai Pemerintah, KTP seharusnya menjadi jembatan antara Pemerintah dengan masyarakat terutama dalam berbagai penyampaian informasi pembangunan bukan malah menghantam kebijakan Pemerintah Daerah.

Tak ayal, penilaian itu pun mengundang berbagai komentar yang menganggap bahwa sikap tersebut mencerminkan anti kritik sang Bupati. Penilaian mantan anggota DPR-RI itu juga pernah dianggap sebagai penilaian yang subyektif lantaran malah mengaitkan KTP yang dibiayai APBD tidak selayaknya mengkritik terlalu berlebih terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.

Tak hanya itu, sikap Iti juga mengundang kekhawatiran dari sejumlah elemen akan adanya intervensi dan lobi-lobi di dalam tahapan uji kelayakan dan kepatutan 18 calon Komisioner (cakom) KTP yang saat ini tengah dilakukan oleh Pansus KTP di DPRD.

“Kita khawatir ada intervensi kepada Pansus untuk memilih Komisioner dengan tidak objektif, tapi justru memilih Komisioner yang ideal untuk mengamankan kebijakan Eksekutif. Artinya, Komisioner yang takut mengkritik kebijakan Pemerintah,” kata Dede M. Fikri aktivis dari Front Aksi Mahasiswa Rakyat (Fakrab) Banten, kepada Banten Hits, Minggu (5/7/2015).

Menurutnya, sikap Bupati Iti Octavia Jayabaya yang terkesan tidak menyukai KTP yang aktif mengkritik kebijakan Pemerintah, menggambarkan bahwa Pemkab Lebak memang menginginkan 9 Komisioner KTP pada periode mendatang tidak bersikap berlebihan seperti yang dilakukan KTP pada periode sebelumnya.

“Ini salah satu alasan kekhawatiran adanya intervensi kepada Pansus. Apalagi, jika mengingat Pansus yang merupakan utusan dari masing-masing Fraksi Parpol yang juga tidak lepas dari berbagai kepentingan,” ujar Dede.

Sementara itu, mantan Sekretaris KTP Lebak Jilid III, Moch Hudri, lebih mempertanyakan keberanian Pansus dalam memilih para calon Komisioner KTP yang memiliki visi misi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) KTP.

“KTP mempunyai wewenang meminta informasi dari pejabat Badan Publik yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pelayanan informasi dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” terangnya.

Kata Hudri, lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk fokus dalam meningkatkan proses transparansi dan partisipasi publik ini juga berkewenangan meminta dokumen atau bahan-bahan lain yang dimiliki oleh Badan Publik terkait dengan kewajiban berdasarkan Perda tersebut.

“KTP juga berwenang untuk mengundang berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi maupun pertemuan lain yang diselenggarakan dengan penerapan dalam Perda,” jelas Hudri yang juga Sekretaris DPD KNPI Lebak ini.

Saat ditanya bagaimana ia menilai keindenpendensian Pansus KTP Jilid IV yang saat ini dipimpin Madsoni dari Fraksi Partai Demokrat yang tak lain merupakan partai dari Bupati Iti Octavia Jayabaya, Sekretaris KNPI Lebak tersebut lebih meminta independesi harus menjadi sebuah prinsip utama Pansus.

“Dari Parpol manapun, saya berharap independensi itu selalu dijadikan sebuah prinsip Pansus,” pintanya.

Begitu juga tambah Hudri, kendati saat ini Ketua Pansus berasal dari F-Demokrat. Menurutnya, sikap objektifitas dan independensi harus tetap jadi prinsip yang utama sebagai pendorong Pansus untuk memilih Komisioner yang sesuai dengan kriteria publik.

“Ketua tidak berdiri sendiri karena di sana ada anggota dan saya yakin keputusan yang akan dikeluarkan akan bersifat kolektif kolegial,” imbuhnya.(Rus)

 

Trending