6 Bulan Gaji Terancam Tak Bisa Dicairkan, KUA-PPAS APBD Lebak 2016 Segera Dibahas

Banten Hits – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dijadwalkan akan memulai pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2016 pada bulan Juli 2015. Jadwal pembahasan tersebut setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lebak menggelar rapat, Senin (13/7/2015).

“Bamus telah menjadwalkan pembahasan terhadap KUA-PPAS APBD TA 2016 akan dibahas pada 22-27 Juli 2015. Jadi, habis Lebaran akan langsung dibahas,” kata H. Ali Murtado, anggota Bamus dari Fraksi Demokrat kepada Banten Hits.

Murtado menerangkan, pembahasan KUA-PPAS tersebut memang harus dilakukan pada bulan Juli. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Acuannya kepada Permendagri no 13 tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh

Permendagri nomor 21 tahun 2011,” terang pria yang disapa H. Ado tersebut.

Kata dia, jika pembahasan tersebut tidak dilakukan pada bulan Juli alias pada bulan berikutnya maka konsekuensinya adalah, ada beberapa alokasi anggaran yang tidak bisa dicairkan.

“Salah satunya, enam bulan gaji anggota DPR dan Pemerintah tidak bisa dicairkan,” ucapnya.

Ado menerangkan, dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut tidak akan melewati tahapan paripurna, namun hanya cukup MoU antara Eksekutif dan Legislatif.

“Sifatnya hanya pra anggaran untuk tahun 2016 bukan kepada pembahasan anggaran. Jadi, belum akan diketahui secara rinci berapa alokasi anggaran paket per paket di masing-masing SKPD nya. Masih berupa Rancangan Anggaran Kesatuan Dinas (RAKD),” jelasnya.

Selain membahas jadwal pembahasan KUA-PPAS, rapat Bamus juga menjadwalkan reses bagi 50 anggota DPRD.

“Setelah MoU selesai, masa reses akan dimulai pada 29 Juli sampai 5 Agustus, dan pada rapat paripurna hasil reses akan dilakukan sehari sesudahnya atau pada tanggal 6 Agustus 2015,” imbuhnya.(Rus)