Connect with us

METROPOLITAN

Sengketa Pilkades, BPMPD Pandeglang Digoyang Aksi Unjuk Rasa Bergelombang

Published

on

Banten Hits – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang di Jalan Raya Mayor Widago No. 5 Pandeglang, Senin (13/7/2015), digoyang sejumlah aksi unjuk rasa secara bergelombang.

Massa yang pertama kali berunjukrasa berasal dari Gerakan Masyarakat dan Pemuda Batubantar untuk Keadilan (Gemparkan). 

Wartawan Banten Hits, Saepulloh melaporkan dalam aksinya, massa membawa berbagai macam poster, spanduk serta poster berukuran besar. Isinya menuntut  keadilan dan kebenaran tentang Pemilihan Kepala  Desa (Pilkades) Batubantar, Kabupaten Pandeglang yang dinilai cacat hukum.

“Kita datang ke sini untuk mencari keadilan dan kebenaran atas hak kami. Seolah-olah pihak BPMPD tidak mau menyelesaikanya.  Padahal itu sudah jelas jelas menyalahi aturan,” kata Muhammah Aliudin, kordinator aksi dalam orasinya.

BACA :  Ini Identitas Korban Kecelakaan Bus SM Prima di Tol Tangerang-Merak

Muhammad Aliudin mengatakan, sengketa yang terjadi bukan persoalan menang dan kalah, melainkan meminta masalah kerancuan dugaan ketidakberesan Pilkades Batubantar atas kelebihan dua suara di jumlah pemilih.

“Patut diduga ada persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh panitia, karena panitia di dominasi saudara calon kepala desa, terlebih adik kandung calon kepala desa menjadi panitia,” ungkapnya.

Aksi yang mulanya berlangsung damai berubah memanas, saat sekelompok massa lain juga menggelar aksi unjukrasa.

Terlebih, dalam aksinya massa yang membawa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi berupaya menerobos masuk ke kantor BPMPD Pandeglang. Beruntung ketegangan bisa mereda, setelah aparat keamanan yang berjaga-jaga menenangkan para pengunjukrasa.

BACA :  Truk Sampah Terguling di Bundaran Tugu Adipura, Satu Tewas

Sejumlah perwakilan pengunjukrasa pun diperbolehkan untuk masuk ke kantor BPMPD untuk menyampaikan aspirasinya.

Yogi, salah seorang pengunjuk rasa dari kelompok lain mengatakan proses Pilkades yang berlangsung di desanya tidak sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2015 pasal 1 ayat 24.

Dalam peraturan itu, kata Yogi, dijelaskan daftar pemilih sementara adalah daftar yang tersusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir, yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah pemilih yang baru.

“Kami menduga ada keterlibatan okmun yang menghapus pemilih yang tidak sedikit jumlahnya,  Dalam hal ini merenggut dan merampas hak hak kami. Akibatnya banyak warga yang tidak menggunakan haknya pada pilkades tersebut,” tutur Yogi.

BACA :  Warga Temukan Miras di Dalam Honda Mobilio yang Tabrak Ruko di Jalan DI Panjaitan

Sebelumnya diberitakan, calon Kades Batubantar Nomor urut 4 Andri Nurul Anwar, melayangkan surat gugatan hasil Pilkades kepada BPMPD Kabupaten Pandeglang, pada 14 Juni 2015.

Andri menuding telah terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu calon. 

Menurutnya, indikasi penggelembungan suara tersebut terlihat pada jumlah surat suara yang terpakai, baik yang sah maupun tidak sah sebanyak 1.935 suara. Namun, saat rekapitulasi penghitungan suara, panitia menetapkan pengguna hak pilih sebanyak 1.937 suara yang artinya ada 2 penambahan suara.

Situasi kian memanas setelah kepala BPMPD Kabupaten Pandeglang, Tatang Ependi mengeluarkan statement di media massa tentang Pilades Batubantar yang dianggap tidak menyisakan permasalahan apa apa. (Uud)

 




Photos

  • Videos


  • Video Redaksi
    Video Redaksi
    Video Redaksi
    Video Redaksi
    1 of 3
    Video Redaksi
    2 of 3
    Video Redaksi
    3 of 3
  • Terpopuler